Jaminan Kesehatan Masyarakat Belum Cukup

Jakarta, Kompas — Dana jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang digelontorkan pemerintah pusat belum mampu mencakup seluruh penduduk miskin di Indonesia. Keterbatasan dana pemerintah daerah membuat rumah sakit yang menjadi rujukan nasional menanggung beban berat.

Hingga Desember 2010, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), yang menjadi rumah sakit rujukan nasional, memiliki tagihan yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sebesar Rp 24,7 miliar. Menurut data RSCM, dari total tagihan sebesar Rp 52,9 miliar, jumlah tagihan yang terbayar baru Rp 28,2 miliar. Sisanya masih terus diupayakan untuk ditagih ke pemerintah daerah.

Kepala Unit Pelayanan Pasien Jaminan RSCM Eka Yoshida, Rabu (2/3), mengatakan, ada 44 kabupaten dan kota yang belum membayar utang ke RSCM. Tunggakan paling besar adalah Kota Bekasi (Rp 6,6 miliar), Kota Depok (Rp 3,9 miliar), dan Kabupaten Bekasi (Rp 3,5 miliar).

Beban utang tersebut muncul ketika dana program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak mampu mencakup seluruh penduduk miskin di Indonesia.

Penduduk miskin yang tidak mendapat kartu Jamkesmas harus ditanggung pemerintah daerah lewat Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Dana Jamkesda dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap daerah.

Persoalannya, setiap daerah menerapkan pola berbeda dalam memberikan jaminan kesehatan bagi warganya. Ada pemerintah daerah yang hanya menjamin penyakit dengan diagnosis tertentu saja, ada juga yang hanya menanggung biaya rawat jalan warganya, dan lain sebagainya. Di sisi lain, RSCM harus tetap memberikan pelayanan sesuai prosedur kesehatan.

”Jadi, meski pemerintah daerah pasien bersangkutan hanya menanggung rawat jalan, kalau pasien itu perlu dirawat inap, ya kami rawat inap,” kata Eka. Karena penjaminan yang dibatasi inilah, selisih biaya yang tidak terbayar oleh pemerintah daerah menjadi tanggungan RSCM.

Setiap hari, RSCM menerima rata-rata 2.000 pasien. Dari jumlah itu, sebagian besar berobat menggunakan surat jaminan seperti Jamkesmas (27,61 persen), Jaminan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK Gakin) DKI Jakarta (38,79 persen), dan Askes (32,16 persen). Program Jamkesmas dan Jamkesda dibayarkan langsung oleh pemerintah ke rumah sakit. Setiap bulan, RSCM mengklaim tagihan Jamkesmas sebesar Rp 6 miliar dan Rp 9 miliar untuk JPK Gakin.

Pada kenyataannya, masih ada lagi pasien yang kesulitan biaya berobat tetapi tidak memiliki surat jaminan apa pun. Karena dana yang dimiliki tidak cukup untuk membayar rumah sakit, pasien tadi berutang ke rumah sakit. Rata-rata setiap bulan RSCM memiliki piutang senilai Rp 300 juta dari para pasien yang tidak mampu membayar biaya pengobatan.

Fasilitas terbatas