Hari Buruh, Jakarta Siaga I

Jakarta, Kompas - Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan satus Siaga I, mulai Sabtu (30/4) hingga Minggu (1/5), guna menyambut peringatan Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei.

Kepala Bagian Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Baharudin Djafar, Jumat (29/4), mengatakan, 10.000 personel dipersiapkan melayani buruh yang merayakan Hari Buruh (May Day) mulai dari titik keberangkatan hingga lokasi ujuk rasa. ”Yang sudah melapor, ada tujuh elemen yang akan beraktivitas,” tuturnya.

Baharudin juga meminta elemen buruh dari luar Jakarta tidak masuk Jakarta untuk berunjuk rasa. Pihaknya sudah meminta polres-polres mengadakan pendekatan persuasif kepada elemen buruh.

Ribuan buruh mengepung

Sementara itu, sekitar 1.000 buruh Kota Depok siap mengepung Jakarta. Mereka berasal dari enam organisasi perburuhan yang terkonsentrasi di Depok bagian timur. ”Tuntutan kami agar pemerintah mendorong pengesahan peraturan teknis yang mengacu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial,” tutur Sugino, Koordinator Serikat Buruh Depok, kemarin.

Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Kota Depok Ajun Komisaris Besar Suratno memastikan akan mengawal para demonstran sampai tujuan. Sesuai informasi yang masuk ke kepolisian, para buruh Depok berangkat dari area PT Sanyo di Jalan Raya Bogor menuju Bundaran HI. ”Kami minta mereka tidak membawa alat, seperti senjata tajam, batu, ataupun pentungan selama aksi berlangsung,” katanya.

Polisi juga melarang demonstran mengendarai truk. Polisi hanya mengizinkan demonstran mengendarai angkutan penumpang seperti bus.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Depok Inu Kertapati mengharapkan para buruh tidak memaksakan kehendak kepada buruh yang tidak ikut unjuk rasa karena sebagian perusahaan beroperasi. ”Jika itu terjadi akan mengganggu operasional perusahaan,” kata Inu.

Serikat Pekerja Nasional Provinsi Banten juga akan mengirimkan 1.000 orang anggotanya ke Jakarta. Beberapa tempat yang akan mereka datangi, antara lain Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Daerah Serikat Pekerja Nasional Provinsi Banten Puji Santoso, ada lima tuntutan yang akan mereka usung, yaitu menuntut pencabutan sistem kontrak atau outsource dan pemberian upah layak bagi buruh.