Dilematis Harga BBM

Jakarta, Kompas - Pemerintah menghadapi dilema dalam membuat kebijakan bahan bakar minyak bersubsidi. Jika volume BBM bersubsidi tidak dibatasi pada 2011, kebijakan itu harus dilakukan tahun 2012 dan itu akan mendorong laju inflasi tahun depan hingga mendekati 6 persen.

”Kalau harga BBM tidak naik tahun ini, pemerintah harus menaikkannya pada tahun 2012. Masalahnya, kalau harga BBM naik tahun depan, inflasi akan mendekati 6 persen. Jadi, semua tergantung dari harga BBM,” ujar Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution di Jakarta, Rabu (8/6) malam.

Darmin berbicara dalam Rapat Kerja antara Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Ketua Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana. Rapat ini membahas asumsi perekonomian makro dalam Rancangan APBN 2012.

Menurut Darmin, jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi Rp 500 per liter tahun 2011 atau melakukan pembatasan BBM bersubsidi secara terbatas di Jawa-Bali, inflasi tahun 2011 bisa naik ke level 6 persen. ”Namun, inflasi dapat ditekan di bawah 5 persen jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM tahun ini,” katanya.

Harga BBM naik Rp 1.000

Secara terpisah, Agus Darmawan Wintarto Martowardojo mengatakan, Kementerian Keuangan sudah melakukan simulasi kebijakan BBM dengan tiga skenario. Pertama, menaikkan harga BBM bersubsidi Rp 500 per liter. Kedua, menaikkan harga Rp 1.000 per liter. Ketiga, melakukan pembatasan BBM bersubsidi.

”Kami mengupayakan penghematan karena risiko fiskalnya juga besar. Kami memperkirakan, inflasi bisa naik ke level 6 persen (jika ada pembatasan volume BBM bersubsidi atau kenaikan harga BBM),” ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Komisi VII DPR sepakat asumsi makro untuk volume BBM bersubsidi dalam Rancangan APBN 2012 sebesar 38,4 juta - 41 juta kiloliter. Rinciannya, volume premium 23,2 juta-24,6 juta kiloliter, minyak tanah 2 juta-2,1 juta kiloliter, dan solar 13,1 juta-14,4 juta kiloliter.

Selain itu, tambahan subsidi untuk bahan bakar nabati disepakati bila harga BBM lebih tinggi dari harga BBM, yakni untuk biodiesel Rp 2.500 sampai Rp 3.000 per liter, dan bioetanol Rp 3.000 sampai Rp 3.500 per liter.

”Dengan catatan, DPR mendesak pemerintah melakukan terobosan untuk perbaikan pengelolaan BBM bersubsidi agar tepat sasaran,” kata Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya. (EVY/OIN)