Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Minta Kaji Bank Pertanian

Kompas.com - 22/06/2011, 22:48 WIB

KUTAI KARTANEGARA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta usulan petani mengenai wacana adanya bank pertanian, agar dikaji kementerian terkait. Kajian ini diperlukan untuk mengetahui perlu tidaknya bank pertanian dibangun.

Hal itu diungkapkan Presiden saat telewicara dengan peserta Pekan Nasional XIII Petani Nelayan, Rabu (22/6/2011) . Presiden berada di Istana Negara Jakarta, sedangkan peserta berada di lokasi Penas di Stadion Aji Imbut, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

"Ide untuk membangun bank pertanian tolong dikaji. Di sini ada Menteri Keuangan, ada Gubernur Bank Indonesia, ada Menteri Pertanian. Silahkan dikaji, plus dan minusnya apa," kata Presiden.

Usulan adanya bank pertanian itu disampaikan Rahmat, petani asal Sulawesi Selatan. Menurut Rahmat, dengan adanya bank pertanian, terdapat lembaga perbankan yang memfokuskan diri untuk membantu petani dan nelayan dalam menyalurkan kredit. Selain itu, petani dan nelayan juga dapat terpicu untuk menabung jika ada bank khusus yang melayani mereka.

Presiden mengatakan, usulan ini tidak bisa asal disetujui karena banyak hal yang mesti dikaji seperti, berapa banyak uang yang diperlukan, investasi awalnya kemudian petani dapat apa dari pendirian bank ini.

"Begitu disetujui, nanti ada 14 bank baru. Bank-bank baru itu bawa masalah atau bawa solusi. Takutnya nanti malah tabrakan kiri-kanan," ujar Presiden.

Menteri Pertanian Suswono menambahkan, sebenarnya petani bukan membutuhkan bank khusus pertanian, tetapi fungsi bank yang mau mendukung pembangunan pertanian, sehingga petani dapat dengan mudah mengakses layanan di lembaga perbankan.

Namun pihaknya tetap akan mengkaji keberadaan bank pertanian bersama kementerian terkait. Menurut Suswono, membangun bank pertanian baru butuh infrastruktur yang juga memerlukan anggaran besar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi 'Trading'

Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi "Trading"

Earn Smart
Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com