Peralihan PT Askes Disiapkan

BPJS I akan memakai sarana dan prasarana milik Askes, seperti jaringan kantor di daerah, sehingga penyertaan modal pemerintah bakal berkurang dari yang semula direncanakan Rp 2 triliun. Pemerintah berharap, BPJS I sudah beroperasi tahun 2013 menjalankan program jaminan kesehatan dasar lalu berangsur-angsur program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, yang diselenggarakan PT Jamsostek (Persero) saat ini.

Lebih rumit

Adapun soal BPJS II, Mangindaan menyampaikan, proses pembentukannya jauh lebih rumit ketimbang membentuk BPJS I. Paling tidak, ada lima undang-undang yang berkait, yakni Undang-Undang Nomor 43/1999 tentang Pokok Kepegawaian, UU Nomor 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan UU Nomor 11/1992 tentang Dana Pensiun.

Pemerintah juga mempertimbangkan dana pekerja yang tengah dikelola Jamsostek saat ini. "Kalau Jamsostek kan ada pihak lain jadi ini sangat kompleks. Ini sedang dipikirkan bagaimana caranya (peralihan) dan kami sedang memikirkan pemecahan masalah itu makanya kami belum berani maju," ujar Mangindaan sambil melirik Mustafa.

Sejumlah anggota Pansus RUU BPJS pun kemudian mempertanyakan bagaimana pemerintah akan mengalihkan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dari Jamsostek kepada BPJS I. Sri Rahayu dari FPDIP mempertanyakan bagaimana peralihan program yang menyangkut hak pekerja   peserta Jamsostek itu bisa berjalan.

"Kita tidak bisa mengambil sedikit-sedikit lalu pembukuannya bagaimana?" ujarnya.

Meski mengapresiasi pemerintah atas kemajuan proses pembahasan RUU BPJS dengan penyajian skenario peralihan BPJS I, Sunartoyo dari FPAN mengkritik soal peralihan program kepada BPJS I. Sunartoyo meminta agar pemerintah mengalihkan empat BUMN menjadi BPJS I dan BPJS II secara paralel.

"Bagaimana posisi Jamsostek, Asabri, dan Taspen? Kalau Askes kan sudah jelas (peralihannya)," ujarnya.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengkritik pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak menyinggung soal pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

"Seharusnya Presiden memotivasi dan memberikan harapan kepada rakyat dengan mengedepankan implementasi jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.