Penyediaan Stok BBM Perlu Diperkuat

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyediaan stok bahan bakar minyak di Indonesia dinilai belum menjamin ketahanan energi. Oleh karena itu pemerintah diminta bertanggung jawab terhadap ketersediaan BBM.

Demikian benang merah lokakarya media tentang subsidi energi, Sabtu (8/10/2011). Acara itu merupakan kerja sama Perum LKBN Antara dengan lembaga asal Kanada, International Institute for Sustainable Development (IISD), di Gedung Wisma Antara di Jakarta.

"Dalam hal ketersediaan BBM, tidak ada kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan BBM," kata Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Pertamina (Persero) Mochamad Harun.

Sejauh ini Pertamina diposisikan untuk bertanggung jawab terhadap penyediaan stok BBM. "Harapannya, pemerintah yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan BBM. Pelaksana hanya bertanggung jawab untuk stok penjualannya," ujarnya.

Dengan demikian, maka dana yang digunakan Pertamina untuk menyediakan stok BBM bisa dialihkan untuk kegiatan ekspansi bisnis dan investasi lain. "Jadi kami bisa lebih leluasa dalam melaksanakan ekspansi bisnis," kata dia.

Dalam hal distribusi, meskipun terdapat lembaga negara yang mengatur. Namun pada kenyataannya Pertamina yang diminta menyalurkan ke seluruh nusantara meski tanpa pertimbangan ekonomis dari sisi korporasi sebagai alternatif terakhir ketika pihak lain tidak bersedia.

"Kami berharap, ke depannya tanggung jawab terhadap distribusi diberikan kepada pelaksana, namun perlu diatur oleh pemerintah dengan azas equal treatment kepada semua operator," kata dia menegaskan.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sarwono Hadiwidjoyo mengakui kerentanan ketahanan energi nasional di Indonesia dari aspek ketersediaan stok bahan bakar minyak.

Ia mencontohkan, Amerika Serikat memiliki stok BBM untuk 7 bulan ke depan. Sedangkan di Jepang, cadangan BBM mencapai 200 hari yang disediakan di 10 tempat di negara itu.

"Jadi ketika terkena bencana tsunami, Jepang masih aman dari sisi energi," ujarnya. Sementara di Indonesia, stok BBM hanya selama 20 hari ke depan. "Memang mestinya ada lembaga negara semacam Bulog energi. Jadi kalau dalam 20 hari terjadi sesuatu, maka tidak terjadi kolaps dalam pasokan energi," kata dia.