Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penetapan Dahlan Sebagai Menteri BUMN Dinilai Tepat

Kompas.com - 17/10/2011, 20:48 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Dahlan Iskan sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara dinilai merupakan keputusan yang tepat.

Direktur Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan mengatakan Dahlan akan mampu melaksanakan tugas barunya, karena memiliki integritas tinggi dalam bidang tersebut.

"Dahlan merupakan sosok yang memiliki integrasi tinggi, tidak mudah diintervensi dan punya kemampuan professional. Kemampuan Dahlan Iskan juga sudah teruji baik di perusahaan Kelompok Jawa Pos maupun di PLN yang sudah dijalani beberapa bulan," ujar Syahganda, di Jakarta, Senin (17/10/2011).

Lebih lanjut, dikatakan Syahganda, posisi-posisi yang mempertaruhkan kepentingan bangsa dan negara seperti mengatur pengelolaan BUMN tidak boleh diserahkan kepada sembarang orang.

Menurutnya, Dahlan juga bisa menjadikan perusahaan-perusahaan BUMN sebagai motor penggerak ekonomi sektoral yang memiliki nilai tambah.

"Dan rencana Inisial Publik Offering (IPO) beberapa perusahaan BUMN yang pernah disampaikan oleh Menteri Mustafa pun seharusnya sangat tepat untuk dilanjutkan Dahlan. Karena IPO BUMN sangat penting menyerap uang-uang yang kabur dari Amerika Serikat dan Eropa. Jadi kita harapkan Beliau mampu bekerja secara baik," kata Syahganda.

Setelah menerima kabar penunjukkan dirinya sebagai calon menteri, Dahlan tampak emosional. Saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/10/2011), ia mengaku sedih harus meninggalkan PLN.

"Saya menangis harus meninggalkan PLN. Padahal, PLN di seluruh Indonesia sedang bersemangat-semangatnya," kata Dahlan.

Setelah penunjukan tersebut, Dahlan harus mengikuti tes kesehatan yang dijadwalkan berlangsung di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto pada Selasa (18/10/2011) besok.

Selain Dahlan, Presiden juga menunjuk kelima calon menteri lainnya, yaitu Kepala BKPM Gita Wirjawan sebagai calon menteri Perdagangan, Komandan Kodiklat Letjen TNI Marciano Norman sebagai calon kepala Badan Intelijen Negara.

Politisi Partai Demokrat Amir Syamsuddin sebagai calon menteri Hukum dan HAM, anggota Komisi I DPR Azwar Abubakar sebagai calon menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Djan Farid sebagai calon menteri Perumahan Rakyat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com