Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Freeport Coba Menyuap Kepala Suku?

Kompas.com - 31/10/2011, 16:27 WIB
Antonius Ponco A.

Penulis

TIMIKA, KOMPAS.com Kepala Suku Umum, satu dari tujuh suku pemilik hak ulayat di wilayah tambang PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua, Anis Narkime, mengaku pernah coba disuap oleh manajemen perusahaan itu. Tujuannya agar tidak mendukung aksi mogok kerja karyawan dan pemblokiran akses ke Freeport.

"Beberapa waktu lalu, ada dua orang dari perusahaan mendatangi dan menawari saya uang Rp 600 juta agar tidak mendukung aksi karyawan. Namun, saya tolak. Saya bilang, kepala dan jiwa saya tidak bisa dibeli," ujar Anis Narkime di Timika, Kabupaten Mimika, Papua, Senin (31/10/2011).

Anis menolak tawaran uang itu karena sudah jengah dengan tindak-tanduk perusahaan tersebut di Mimika. "Mereka merampok hasil tambang kami, menipu kami, tidak ada tanggung jawab sama sekali. Sekarang karyawan yang coba mereka tipu. Saya tidak mau terjebak cara-cara mereka," paparnya.

Juru bicara PT Freeport Indonesia, Ramdhani Sirait, yang dihubungi terpisah, membantah hal itu. Menurut Ramdhani, dalam berhubungan dengan masyarakat, PT Freeport mempunyai departemen tersendiri, yaitu Departemen Social Outreach and Local Development. Sistem kerja departemen ini memiliki prosedur yang jelas, termasuk dalam penyaluran dana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

    Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

    Whats New
    Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

    Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

    Whats New
    Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

    Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

    Whats New
    Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

    Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

    Whats New
    BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

    BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

    Whats New
    Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

    Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

    Work Smart
    Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

    Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

    Whats New
    Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

    Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

    Work Smart
    Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

    Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

    Whats New
    Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

    Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

    Whats New
    Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

    Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

    Whats New
    Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

    Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

    Whats New
    Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

    Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

    Whats New
    Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

    Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

    Whats New
    Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

    Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com