Reboisasi untuk Penyelamatan Lereng Wilis

Inilah yang sulit dipenuhi oleh pemerintah. Alih-alih menyediakan lapangan kerja baru, menyediakan lahan saja pemerintah daerah beralasan tidak ada anggaran. Sebab, tidak murah menyediakan lahan untuk ditempati 900 keluarga.

Bupati Madiun Muhtarom mengatakan, lokasi yang paling memadai untuk relokasi adalah kawasan hutan produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Madiun. Namun, lagi-lagi itu tidak gampang menggunakan lahan hutan.

”Kalaupun kita punya anggaran untuk ganti rugi, belum tentu Perhutani mau memberinya. Proses perizinannya sangat rumit dan berbelit. Masalah penggantian lahan hutan di daerah Kedungbrubus saja makan waktu bertahun-tahun dan belum selesai sampai sekarang,” ujarnya.

Berangkat dari fakta itulah, pemerintah setempat bersama masyarakat Bodag mencari formula paling tepat untuk menghadapi bencana longsor. Jalan transmigrasi seperti yang ditempuh Nurul, dinilai sebagai jalan terbaik. Di samping biayanya murah dan ditanggung oleh pemerintah pusat, dengan meninggalkan Bodag, berarti juga terhindar dari bencana longsor.

Sekretaris Badan Kesatuan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Madiun, Setiyono, mengatakan, untuk menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghindari bencana, pihaknya juga melakukan sosialisasi dan simulasi tanggap bencana.