Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Direktur Utama IM2 Dicekal

Kompas.com - 20/01/2012, 21:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kejaksaan Agung mencekal Direktur Utama PT Indosat Multi Media (IM2) Indar Atmanto. Indar telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penggunaan jaringan 3G.

Surat pencekalan itu telah dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Andhi Nirwanto mengaku lupa kapan persisnya surat pencekalan itu dilayangkan ke Imigrasi. Yang pasti, dia bilang, pencekalan Indar untuk mempermudah penyidikan dugaan korupsi tersebut.

Pernyataan Andhi diperkuat oleh staf Jaksa Agung Muda Intelijen, Hindiana. Dia mengaku sudah menyerahkan surat itu ke Imigrasi. Namun, Direktorat Jenderal Imigrasi mengaku belum menerima surat tersebut. "Kejaksaan belum mengirimkannya," tegas Kepala Sub-Direktorat Humas Imigrasi Herawan Sukoaji.

Kejaksaan Agung menetapkan Indar sebagai tersangka dugaan korupsi penggunaan izin penyelenggaraan 3G. Sesuai dengan tender yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2006 silam, penyelenggaraan jaringan 3G hanya diberikan kepada PT Indosat, Telkomsel, dan XL. Jaksa menyatakan, IM2 yang notabene anak usaha Indosat tidak berhak menjadi penyelenggara. Akibat perbuatan itu, Kejaksaan Agung menghitung negara mengalami kerugian sebesar Rp 3,8 triliun.

Corporate Secretary IM2 Andri Aslan mengaku belum melakukan pembelaan hukum terhadap Andri. IM2 sedang mendalami masalah tersebut. Andri juga menyangkal telah melanggar aturan. "Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, kami senantiasa berpedoman pada hukum," ujar Andri. (Kontan/Asep Munazat Zatnika)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, Mentan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Terbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, Mentan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Whats New
Resmi Kuasai 100 Persen Saham Bank Commonwealth, OCBC NISP Targetkan Proses Merger Selesai Tahun Ini

Resmi Kuasai 100 Persen Saham Bank Commonwealth, OCBC NISP Targetkan Proses Merger Selesai Tahun Ini

Whats New
Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi 'Trading'

Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi "Trading"

Earn Smart
Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com