Dahlan: Tak Ada Lagi Penjualan Saham BUMN ke Asing

Kompas.com - 13/02/2012, 20:31 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan, dalam pelaksanaan privatisasi perusahaan milik negara, tidak akan lagi menggunakan metode atau penjualan strategis kepada pihak asing. "Penjualan saham BUMN kepada pihak asing sudah distop. Sudah tidak zamannya lagi menjual saham atau aset BUMN kepada asing," kata Dahlan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (13/2/2012).

Menurut Dahlan, saat privatisi, Kementerian BUMN hanya menyetujui privatisasi melalui pola pelepasan saham perdana kepada publik (IPO). "Jika asing masuk melalui pasar saham tidak masalah, tetapi penjualan langsung kepada asing jangan sampai terjadi lagi," ujarnya.

Dahlan mencontohkan, pengalaman buruk dalam mengelola BUMN adalah ketika pemerintah dan DPR menyetujui penjualan saham Indosat kepada Singapura yang mengakibatkan kepemilikan saham pemerintah di perusahaan itu kurang dari 15 persen. "Ini tidak akan terjadi lagi. Dulu alasannya melepas saham di Indosat untuk menambal APBN. Ya, saya memaklumi karena krisis harus dicarikan jalan keluar ketika itu, tetapi sekarang fenomena itu sudah tidak akan ada lagi," tuturnya.

Mantan Direktur Utama PT PLN ini juga menyatakan, pembenahan BUMN yang saat ini gencar dilakukan pemerintah, selain untuk menyehatkan perusahaan, juga agar mampu membeli perusahaan asing. "Kita harus mendorong BUMN yang sudah memiliki aset dan kemampuan besar untuk ekspansi ke luar negeri. Bila perlu, perusahaan Indonesia mengambil alih lagi perusahaan-perusahaan sawit yang berinvestasi di Indonesia saat ini," ujarnya.

Kementerian BUMN sedang menyiapkan IPO Semen Baturaja, PTPN VII, dan anak usaha PT Pertamina, yaitu PT Pertamina Geothermal Energy dan PT Pertamina Drilling Services.

Meski demikian, Dahlan mengakui saat ini di benak masyarakat awam privatisasi melalui IPO sama dengan penjualan saham kepada pihak asing, padahal tidak demikian.

Pada kesempatan itu Dahlan juga berjanji bahwa setiap IPO saham BUMN diupayakan pembelinya adalah mayoritas investor dalam negeri, termasuk karyawan BUMN. "Yang pasti, saham BUMN harus dikuasai pemerintah tidak kurang dari 51 persen," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.