Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fitra: Beli atau Sewa Pesawat, Logikanya Tidak Masuk

Kompas.com - 19/02/2012, 15:07 WIB
Ester Meryana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Khadafi, mengatakan, pemerintah seharusnya tidak membandingkan antara membeli atau menyewa untuk pesawat Kepresidenan. Menurut dia, pembandingan itu tidak tepat. "Logikanya itu nggak masuk gitu loh, antara sewa dan beli. Kalau sewa dan beli sama-sama kita rugi tentunya, sama-sama bukan hemat," ujar Ucok kepada Kompas.com, di sela-sela konferensi pers Tim Advokasi Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat terkait pembelian pesawat Kepresidenan, di Jakarta, Minggu (19/2/2012).

Menurut Ucok, logika perbandingan beli dan sewa pesawat itu menyesatkan. Seharusnya perbandingan dilakukan dengan dasar merek pesawat yang berbeda tapi spesialisasinya sama. "Merek berbeda dengan spesialisasi sama dibandingkan, misal (pesawat) dari Boeing, PT Dirgantara Indonesia, dan Airbus dibandingkan," tambah dia.

Sementara, mengacu pada informasi Sekretariat Negara, menurut Ucok, keputusan pemerintah memilih pesawat 737-800 Boeing Business Jet 2 tidak masuk akal. Pemilihan pesawat Boeing tersebut, kata dia, tidak melalui tender melainkan atas sejumlah alasan teknis. Pertama, alasan operasional di mana pilot-pilot TNI AU lebih siap dan familiar dengan pesawat Boeing. Karena umumnya pesawat-pesawat yang digunakan penerbangan di Indonesia adalah dengan pesawat Boeing. Alasan kedua, maintenance fasilitas dan kemampuan maintenance di dalam negeri lebih banyak dan siap serta memiliki kapabilitas yang memadai dibandingkan maintenance pesawat merek lain.

Alasan lainnya yakni pesawat Boeing lebih banyak digunakan untuk penerbangan VVIP negara-negara di dunia. "(Alasan-alasan) ini gak masuk akal, padahal (pembelian pesawat) bisa murah (jika dengan merek lain)," pungkasnya.

Pemerintah telah memesan pesawat 737-800 Boeing Business Jet 2 untuk pesawat Kepresidenan. Pesawat ini sudah dibuat bahkan akan diantar pada Agustus 2013.

Sebelumnya, Kementerian Sekretariat Negara (Kemsesneg) menegaskan, pembelian pesawat Kepresidenan 737-800 Boeing Business Jet 2 seharga 91 juta dollar AS lebih efisien ketimbang mencarter pesawat komersil. Biaya carter pesawat pesawat Kepresidenan per tahun bisa 18 juta dollar AS atau setara dengan Rp 162 miliar.

Dalam 5 tahun, biaya carter dengan perhitungan kenaikan tarif 10 persen per tahun bisa mencapai 89,5 juta dollar AS. Kalau punya pesawat sendiri, maka penghematan dalam 5 tahun bisa 32.136.121 dollar AS. Rinciannya, membeli pesawat seharga 91.209.560 dollar AS, biaya perawatan dan operasional 36.533.357 dollar AS, biaya depresiasi 10.423.949 dollar AS. Jika ditotal biaya itu semua menjadi 138.166.867 dollar AS. "Namun, kami memiliki aset pesawat atau nilai buku sebesar 80.785.610 dollar AS. Dengan demikian, penghematan selama 5 tahun mencapai 32.136.121 dollar AS," sebut Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Lambock V Nahattands, di Kemsesneg, Jakarta, Kamis (9/2/2012).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Sawit Milik TP Rachmat (TAPG) Bakal Tebar Dividen Rp 1,8 Triliun

Emiten Sawit Milik TP Rachmat (TAPG) Bakal Tebar Dividen Rp 1,8 Triliun

Whats New
Adu Kinerja Keuangan Bank BUMN per Kuartal I 2024

Adu Kinerja Keuangan Bank BUMN per Kuartal I 2024

Whats New
Setelah Investasi di Indonesia, Microsoft Umumkan Bakal Buka Pusat Data Baru di Thailand

Setelah Investasi di Indonesia, Microsoft Umumkan Bakal Buka Pusat Data Baru di Thailand

Whats New
Emiten Persewaan Forklift SMIL Raup Penjualan Rp 97,5 Miliar pada Kuartal I 2024

Emiten Persewaan Forklift SMIL Raup Penjualan Rp 97,5 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
BNI Danai Akusisi PLTB Sidrap Senilai Rp 1,76 Triliun

BNI Danai Akusisi PLTB Sidrap Senilai Rp 1,76 Triliun

Whats New
Soroti Kinerja Sektor Furnitur, Menperin: Masih di Bawah Target

Soroti Kinerja Sektor Furnitur, Menperin: Masih di Bawah Target

Whats New
Harga Jagung Turun di Sumbawa, Presiden Jokowi: Hilirisasi Jadi Kunci Stabilkan Harga

Harga Jagung Turun di Sumbawa, Presiden Jokowi: Hilirisasi Jadi Kunci Stabilkan Harga

Whats New
IHSG Ditutup Merosot 1,61 Persen, Rupiah Perkasa

IHSG Ditutup Merosot 1,61 Persen, Rupiah Perkasa

Whats New
Emiten TPIA Milik Prajogo Pangestu Rugi Rp 539 Miliar pada Kuartal I 2024, Ini Sebabnya

Emiten TPIA Milik Prajogo Pangestu Rugi Rp 539 Miliar pada Kuartal I 2024, Ini Sebabnya

Whats New
BI Beberkan 3 Faktor Keberhasilan Indonesia Mengelola Sukuk

BI Beberkan 3 Faktor Keberhasilan Indonesia Mengelola Sukuk

Whats New
Pertemuan Tingkat Menteri OECD Dimulai, Menko Airlangga Bertemu Sekjen Cormann

Pertemuan Tingkat Menteri OECD Dimulai, Menko Airlangga Bertemu Sekjen Cormann

Whats New
Induk Usaha Blibli Cetak Pendapatan Bersih Rp 3,9 Triliun pada Kuartal I 2024

Induk Usaha Blibli Cetak Pendapatan Bersih Rp 3,9 Triliun pada Kuartal I 2024

Whats New
Kembali ke Aturan Semula, Barang Bawaan dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi

Kembali ke Aturan Semula, Barang Bawaan dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi

Whats New
Cek Tagihan Listrik secara Online, Ini Caranya

Cek Tagihan Listrik secara Online, Ini Caranya

Work Smart
Harga Beras Alami Deflasi Setelah 8 Bulan Berturut-turut Inflasi

Harga Beras Alami Deflasi Setelah 8 Bulan Berturut-turut Inflasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com