Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BLSM, BBM, dan Pemilu 2014

Kompas.com - 30/03/2012, 01:50 WIB

”Jika BBM tidak dinaikkan, Rp 23 triliun untuk tambahan belanja pemerintah dapat dicari. Misalnya dari penghematan pemerintah di tahun 2011 sebesar Rp 18,8 triliun dan tambahan pemasukan dari pajak Rp 5 triliun,” papar Bambang.

Namun, jika harga BBM tidak naik, tidak ada dana kompensasi yang antara lain berupa BLSM. ”Jadi, di balik rencana kenaikan harga BBM, memang tercium adanya kepentingan politik partai tertentu untuk merebut suara di Pemilu 2014,” ujarnya.

Kepentingan politik ini semakin terlihat karena dari dana kompensasi Rp 30,6 triliun hanya Rp 5 triliun untuk subsidi transportasi. Sisanya, sekitar Rp 25,6 triliun, untuk BLSM.

Belakangan anggaran untuk BLSM dipotong menjadi Rp 17 triliun karena hanya diberikan selama enam bulan dari rencana sebelumnya selama sembilan bulan. Sebanyak Rp 8 triliun dialihkan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan.

Bambang mengaku, Golkar termasuk yang memperjuangkan dana untuk pembangunan infrastruktur pedesaan. Namun, dia mengelak saat ditanya apakah itu terkait dengan program Golkar yang banyak menyasar desa dan punya banyak kader yang menjadi kontraktor.

”Jika dana kompensasi untuk infrastruktur akan lebih bermanfaat dan adil. Citra baik tidak hanya dirasakan pemerintah pusat, tetapi juga para kepala daerah,” papar Bambang sembari menambahkan, Golkar menjadi partai yang paling banyak memiliki kepala daerah.

Jika dipakai untuk BLSM, dana kompensasi akan habis dikonsumsi. Uang yang diterima lewat BLSM juga tidak sebanding dengan kenaikan harga-harga. ”BLSM hanya menguntungkan pemerintah pusat dan Partai Demokrat,” katanya.

”Saya menduga, setelah BLSM keluar akan ada iklan seperti ’Terima kasih Bapak Presiden, dengan BLSM kami dapat membuka warung’ atau ’Terima kasih Bapak Presiden telah memperhatikan kami.’ Jika iklan itu dipasang oleh Partai Demokrat akan mengena sekali karena Presiden Yudhoyono menjadi tokoh utama di partai itu,” tutur Bambang.

Menurut Bambang, ada 18,5 juta rumah tangga penerima BLSM yang berpotensi ”terbeli” dengan kebijakan BLSM. Potensi suara yang diperoleh akan lebih besar lagi di awal 2014 atau akhir 2013 jika pemerintah menurunkan harga BBM.

Saan Mustopa, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat yang juga anggota Badan Anggaran, mengaku tidak berpikir partainya akan mengklaim BLSM. ”Namun, kalau pemerintah, saya tidak tahu,” ujar Saan saat ditanya kemungkinan partainya mengiklankan program BLSM.

Saan mengatakan, partainya memperjuangkan BLSM karena kebijakan itu dibutuhkan untuk melindungi daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM. ”Konsep BLSM memberi ikan, bukan kail. Jika harga BBM tidak naik, beban APBN akan semakin berat dan ekonomi nasional terancam,” katanya.

Di tengah berbagai polemik tentang BBM, Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menuturkan, yang dibutuhkan dari pemerintah saat ini adalah keteladanan hidup sederhana. ”Menteri, misalnya, tidak usah memakai mobil mewah. Cukup kelas Toyota Kijang,” kata politisi dari Partai Demokrat itu.

Ironisnya, kesederhanaan dan apalagi kejujuran ini semakin sulit dicari dalam politik Indonesia saat ini. (M Hernowo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kuartal I-2024, Emiten Infrastruktur Telko SUPR Cetak Pertumbuhan Laba Bersih 3,8 Persen

Kuartal I-2024, Emiten Infrastruktur Telko SUPR Cetak Pertumbuhan Laba Bersih 3,8 Persen

Whats New
Menko Airlangga Yakini Kinerja Kemenko Perekonomian pada 2025 Mampu Maksimalkan Transformasi Ekonomi Menyeluruh

Menko Airlangga Yakini Kinerja Kemenko Perekonomian pada 2025 Mampu Maksimalkan Transformasi Ekonomi Menyeluruh

Whats New
Bank Tanah Siapkan 150 Hektar di IKN untuk Polri

Bank Tanah Siapkan 150 Hektar di IKN untuk Polri

Whats New
Bank Tanah Sediakan 1.750 Hektar untuk Relokasi Kampung Nelayan Terdampak IKN

Bank Tanah Sediakan 1.750 Hektar untuk Relokasi Kampung Nelayan Terdampak IKN

Whats New
2 Cara Ganti PIN ATM BCA, Bisa lewat HP?

2 Cara Ganti PIN ATM BCA, Bisa lewat HP?

Spend Smart
Akhiri Dugaan Monopoli, KPPU Terima Perubahan Antarmuka Jasa Logistik di Aplikasi Shopee

Akhiri Dugaan Monopoli, KPPU Terima Perubahan Antarmuka Jasa Logistik di Aplikasi Shopee

Whats New
Injourney Catat Laba Rp 1,1 Triliun Sepanjang Tahun 2023

Injourney Catat Laba Rp 1,1 Triliun Sepanjang Tahun 2023

Whats New
Sepanjang 2023, Nilai Ekspor Tuna RI Mencapai Rp 15,2 Triliun

Sepanjang 2023, Nilai Ekspor Tuna RI Mencapai Rp 15,2 Triliun

Whats New
BCA Mobile Sempat Alami Gangguan, Manajemen: Saat Ini Telah Kembali Normal

BCA Mobile Sempat Alami Gangguan, Manajemen: Saat Ini Telah Kembali Normal

Whats New
Kimia Farma Buka-bukaan Penyebab Rugi di 2023 Mulai dari Operasional hingga Anak Usaha

Kimia Farma Buka-bukaan Penyebab Rugi di 2023 Mulai dari Operasional hingga Anak Usaha

Whats New
Lowongan Kerja PT Pegadaian untuk S1, Ini Persyaratannya

Lowongan Kerja PT Pegadaian untuk S1, Ini Persyaratannya

Work Smart
Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2023, MSIG Life Berkomitmen Tumbuh Optimal dan Berkelanjutan

Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2023, MSIG Life Berkomitmen Tumbuh Optimal dan Berkelanjutan

BrandzView
2 Perusahaan Pelayaran Global Nyatakan Tertarik Berkegiatan di Makassar New Port

2 Perusahaan Pelayaran Global Nyatakan Tertarik Berkegiatan di Makassar New Port

Whats New
Tutup 5 Pabrik, Kimia Farma Kalkulasikan Jumlah Karyawan yang Terdampak PHK

Tutup 5 Pabrik, Kimia Farma Kalkulasikan Jumlah Karyawan yang Terdampak PHK

Whats New
Nestlé Indonesia Dukung Pemerintah dalam Upaya Menjaga Sumber Air

Nestlé Indonesia Dukung Pemerintah dalam Upaya Menjaga Sumber Air

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com