Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB Arif Satria mengingatkan, industrialisasi perikanan masih ditandai dengan kesulitan bahan baku. Untuk itu, konsep industrialisasi seharusnya dimaknai sebagai peluang untuk mendorong produksi perikanan tangkap dan budidaya.
Untuk itu, dibutuhkan dukungan lintas kementerian dengan memperkuat infrastruktur di daerah. Selain itu, nelayan juga perlu didorong mencari mata pencarian alternatif ketika cuaca tidak memungkinkan untuk melaut. Langkah politik untuk menyejahterakan nelayan didasari paradigma nelayan adalah pelaku penting dalam suplai pangan protein yang diperlukan bangsa ini.
”Semestinya nelayan dianggap sebagai pelaku strategis sebagaimana petani karena berjasa menyediakan pangan serta punya peran secara geopolitik untuk menjaga laut dari pencurian ikan,” ujar Arif.
Sharif Cicip Sutardjo mengemukakan, daya dukung perikanan tangkap terus menurun seiring merosotnya populasi ikan. Fenomena itu juga terjadi di seluruh dunia.
Terkait itu, pihaknya mendorong pengembangan mata pencarian alternatif bagi nelayan, yakni ke sektor perikanan budidaya dan pengolahan ikan. Kebijakan industrialisasi perikanan diarahkan untuk memberdayakan keluarga nelayan pada sektor hulu-hilir perikanan.
”Nelayan yang tidak bisa melaut akan diberdayakan untuk usaha budidaya dan pengolahan ikan sebagai alternatif mata pencarian,” ujar Cicip saat dihubungi Kompas, Senin.
Kendala yang masih menghadang adalah masalah permodalan dan BBM. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendorong BUMN menggulirkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna membantu permodalan nelayan dan pembudidayaan.