Pemerintah Akan Batasi BBM Bersubsidi

JAKARTA, KOMPAS.com-  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana menerbitkan aturan yang membatasi pemakaian bahan bakar minyak bersubsidi. Hal ini akan dilakukan menyusul penundaan rencana menaikkan harga premium dan solar bersubsidi Rp 1.500 per liter yang merupakan hasil sidang paripurna DPR RI dan telah disepakati oleh pemerintah.

"Kami sekarang menyiapkan aturan yang terbaik. Ini akan kami bicarakan dengan semua stakeholder (pemangku kepentingan)," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Evita H Legowo, Rabu (11/4/2012), di Jakarta. Aturan itu akan terbit pada April ini atau awal Mei mendatang.

"Jadi nanti kami akan melihat, siapa yang tidak boleh memakai BBM bersubsidi. Kalau sekarang kan memang belum ada aturannya, jadi siapa saja yang boleh membeli BBM subsidi itu kan terserah mereka. Kami kan baru mengimbau saja. Kita kan mengimbau dari tahun lalu, tetapi memang belum signifikan," ujarnya menegaskan.

Pemerintah harus berpegang pada volume BBM bersubsidi sebanyak 40 juta kiloliter sesuai asumsi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2012. "Kami akan membicarakan secara internal bagaimana menjaga agar realisasi konsumsi BBM bersubsidi tetap 40 juta kiloliter," kata Evita.

Jika konsumsi BBM bersubsidi tidak dikendalikan, realisasi konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan bisa menembus angka 46-47 juta kiloliter. Hal ini terjadi seiring dengan pesatnya pertumbuhan jumlah mobil dan sepeda motor, serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Rata-rata pertumbuhan jumlah mobil sekitar 800.000 per tahun. Saat ini konsumsi BBM bersubsidi didominasi kendaraan pribadi, yakni sekitar 53 persen dari total konsumsi BBM bersubsidi secara nasional jenis premium.

"Kami akan membatasi hanya premium. Masih ada kendaraan pribadi yang dapat membeli premium. Jadi , bukan hanya sepeda motor yang boleh beli premium, tidak akan sesadis itu," ujarnya.

Pada tahap awal, penerapan aturan pembatasan ini rencananya mulai diterapkan di Jawa dan Bali. "Pertamina siap untuk Jawa dan Bali. Itu kan agar menjaga volume BBM bersubsidi tetap 40 juta kiloliter," kata Evita menambahkan.