Jakarta Diharapkan Jadi "Ibu" Kota Satelit

Dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, pemerintah pusat mencanangkan koridor-koridor baru pembangunan ekonomi.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Sarwo Handayani, dalam diskusi Seri Pilkada DKI yang diadakan Kompas, Selasa (10/4/2012), Jakarta termasuk dalam koridor utara Jawa yang tergabung dalam Jabodetabekpunjur sebagai satu kesatuan kawasan strategis.

Posisi tersebut menunjukkan bahwa Jakarta tidak bisa berdiri sendiri mengelola kota agar berdaya saing tinggi dan sukses berkompetisi, baik dengan kota lain di Indonesia maupun negara lain.

Menurut Sarwo, pengorganisasian Jabodetabekpunjur ini perlu campur tangan tegas pemerintah pusat. Masalah itu, antara lain, belum adanya pembagian peran antara Jakarta dan kawasan di sekitarnya.

Sementara itu, pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna, berpendapat, Gubernur DKI Jakarta perlu lebih berperan aktif menjalin komunikasi dengan kepala daerah di Jabodetabek, Puncak, dan Cianjur. Bukan sebagai superior mendekati birokrat lain yang lebih rendah jabatannya, melainkan berdialog antarrekan untuk mencari solusi yang dihadapi bersama.

Kebersamaan yang terjalin diyakini bakal ampuh mendorong pemerintah pusat turun tangan memecahkan masalah Jabodetabek. (nel)

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan

Depok, Bogor, dan Bekasi perlu meningkatkan kerja sama dengan DKI Jakarta agar sebagai kota penyangga bisa setara dengan ibu kota negara. Pembangunan di daerah penyangga yang berada di hulu jelas berdampak terhadap DKI. Kerusakan ekologi di kawasan Puncak, misalnya, mengakibatkan Ibu Kota selalu kebanjiran saat musim hujan. Pergerakan warga ke ibu kota juga membuat jalur-jalur di sekitarnya macet.

Kerja sama antara DKI dan Detabekpunjur juga merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Tujuannya agar kawasan strategis nasional itu dapat ditata dan dikelola baik. Namun, hal ini perlu komando pusat sebab melibatkan antarprovinsi. (BRO)

Bupati Bogor Rachmat Yasin

Persoalan yang dihadapi Jakarta tidak akan bisa diselesaikan hanya oleh Pemprov DKI. Figur gubernur mendatang seyogianya memandang masalah DKI bukan sekadar masalah provinsi, melainkan sebagai ibu kota negara sehingga daerah penyangga bisa lebih terlibat.

Kami juga berharap gubernur DKI di masa depan lebih peduli dengan daerah kabupaten dan kota di sekitar Jakarta karena dampak sosial hiruk-pikuk Ibu Kota tidak bisa diselesaikan DKI saja. Bodetabek merupakan bagian dari solusi persoalan Jakarta. Contohnya, pada siang hari, penduduk DKI mencapai 12 juta orang, sedangkan malam hari 10 juta. Artinya, ada 2 juta jiwa pekerja DKI yang tinggal di daerah penyangga yang diselamatkan tata permukiman di daerah penyangga, termasuk Bogor.

Koordinasi yang diinisiasi Gubernur DKI dengan melibatkan daerah Bodetabek juga bisa lebih serius. Selama ini Kabupaten Bogor selalu dituding penyebab banjir Jakarta karena tata ruang kawasan Puncak. Seharusnya ada diskusi bagaimana supaya air yang langsung mengalir ke Jakarta bisa dikurangi. Pembicaraan ini tidak pernah dilakukan.

Para calon gubernur DKI seharusnya bisa menyempatkan diri berdiskusi dengan kepala daerah di sekitar Jakarta untuk mendapat gambaran menyeluruh. Sejak menjabat sebagai Bupati Bogor tahun 2008, saya belum pernah diundang Gubernur DKI berkoordinasi secara khusus di luar rapat umum. (GAL)

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Isma’il

Kota Depok dan Jakarta tidak dapat dipisahkan. Dalam banyak hal dua wilayah ini saling berhubungan, mulai dari tenaga kerja, akses tranportasi, sampai persoalan tata ruang. Kedua wilayah harus dilihat sebagai satu kesatuan sebagaimana melihat daerah pinggiran Jakarta yang lain.

Kami mengharapkan pimpinan Provinsi DKI Jakarta mendatang orang yang mampu memelopori kerja sama antarwilayah. Maksud saya mampu menghubungkan persoalan yang ada di wilayah sekitarnya, lalu dicari solusinya bersama.

Selama ini, hubungan antara Jakarta dan daerah penyangga belum berjalan. Walaupun sudah ada Perpres Nomor 54 Tahun 2008, kenyataannya belum ada perwujudan dari aturan itu.

Persoalannya, pejabat pusat yang terlibat di dalamnya bukan pejabat strategis sehingga tidak dapat memayungi kami kemudian mengambil keputusan penting. Kerja sama antarwilayah sangat penting, terutama menyangkut tata ruang. (NDY)

Plt Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Gubernur DKI mendatang perlu meningkatkan kemitraan dengan pemerintah daerah sekitar yang selama ini dirasa belum optimal.

Jakarta masih menjadi tujuan utama warga daerah penyangga mencari kerja. Akibatnya, daerah penyangga diibaratkan sekadar tempat menumpang tidur. Pergerakan 60 persen warga Kota Bekasi yang berjumlah 2,4 juta jiwa itu juga menimbulkan kemacetan di ruas-ruas jalan menuju Jakarta.

Sementara itu, angkutan umum belum optimal. DKI dan Bekasi memang merintis kemitraan dengan mengoperasikan angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta. Namun, masalah ini belum teratasi.

Bekasi merelakan sebagian lahannya di Bantargebang sebagai tempat pengolahan sampah terpadu dari DKI. Bekasi mendapat imbalan dana. Persoalannya, kerja sama seperti itu hanya berlatar aspek keuangan. Kerja sama itu gagal menahan warga Bantargebang untuk berusaha atau bekerja di sektor pengolahan sampah.

Kerja sama dengan DKI juga perlu melibatkan induk dari Bekasi, yakni Pemerintah Provinsi Jawa Barat. DKI perlu ikut memberi perhatian terhadap pembangunan di Bekasi agar kota ini tumbuh menjadi mandiri, bukan sekadar penyuplai manusia. (BRO)

Wakil Bupati Cianjur H Suranto MM

Selama ini Pemprov DKI sudah membantu masyarakat Cianjur dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kepariwisataan. Penataan di depan Kebun Raya Cibodas beberapa waktu lalu juga berkat kerja sama dan bantuan dari Pemprov DKI.

Jadi, selama ini sudah ada kerja sama yang baik. Namun, kami berharap, di tahun-tahun mendatang kerja sama dan bantuan dari Pemprov DKI lebih banyak lagi sehingga yang menikmati kemakmuran bukan warga Jakarta saja, melainkan juga Cianjur.

Siapa pun gubernur DKI mendatang, yang diharapkan Pemkab Cianjur adalah yang mau bekerja sama dengan daerah-daerah penyangga Jakarta untuk peningkatan ekonomi bersama, bukan untuk Pemprov DKI semata.

Bantuan dan kerja sama yang diharapkan Pemkab Cianjur, antara lain pembangunan infrastruktur jalan, khususnya jalur Puncak II. Jika jalur Puncak II dari Sukamakmur, Jonggol, dan Cianjur dibangun, kelancaran arus lalu lintas Cianjur–Jakarta makin bagus. Selain itu, juga terjadi kebangkitan ekonomi rakyat di desa-desa.

Manajemen transportasi Cianjur juga bisa terkoneksi dengan transportasi massal Jakarta, serta ada jalur kereta api sampai Cianjur. Selama ini masih banyak hasil bumi dari Cianjur yang dibutuhkan Jakarta tidak bisa dipasarkan karena kendala transportasi. (RTS)

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah

Selama ini, kami melalui Mitra Praja Utama (MPU) biasa melakukan koordinasi untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan terkait pemerintahan, ekonomi, dan lainnya.

Beberapa waktu lalu, pertemuan koordinasi melalui MPU yang melibatkan 10 provinsi digelar di Banten. Koordinasi tersebut dilaksanakan di tingkat biro, dinas, dan asisten. Melalui MPU, antarprovinsi dapat saling memberi manfaat kerja sama.

Banyak hal yang dapat dikerjasamakan antara Banten dan DKI Jakarta melalui MPU.

Di bidang ekonomi, misalnya, dapat dijalin kerja sama agar produk usaha mikro, kecil, dan menengah asal Banten dapat dipasarkan di provinsi lain. (CAS)

Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany

Gubernur DKI Jakarta terpilih mendatang diharapkan seorang pemimpin yang dapat berkomunikasi dengan Tangsel dan daerah penyangga lainnya. Komunikasi yang baik dapat memecahkan semua persoalan, seperti kepadatan penduduk, penyebaran perumahan, kemacetan, sampah, dan banjir di DKI Jakarta.

Pekerja di DKI Jakarta banyak yang bertempat tinggal di tujuh kecamatan di Tangsel. Kerja sama pengembangan dan perluasan sarana transportasi harus terjalin baik. Penataan kereta api di DKI Jakarta ikut memperlancar perjalanan pengguna jasa kereta dari Tangsel.

Kerja sama normalisasi kali dari hulu ke hilir dan sampah juga diperlukan agar aliran sungai di DKI tidak menghalangi perjalanan air dari Tangsel masuk Jakarta. (pin)