Kontroversi Bea Masuk untuk Migas

Melalui terobosan ini volume minyak di dalam negeri akan bertambah sepertiga volume lifting minyak Indonesia sebagai tambahan bahan baku kilang domestik. Dengan demikian, impor minyak akan berkurang 300.000 barrel per hari.

Jika kontraktor menolak membayar tunai biaya operasi, pemerintah wajib mengenakan bea keluar atas ekspor volume migas yang berasal dari pengembalian biaya operasi.

Terobosan untuk menahan lebih banyak volume gas di dalam negeri adalah pada kontrak-kontrak jual-beli gas yang baru disarankan agar gas yang diekspor ke luar negeri hanya sebatas volume gas bagian kontraktor, sedangkan volume gas bagian pemerintah semaksimal mungkin ditahan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik dengan harga terjangkau. Pemisahan volume gas bagian kontraktor dan pemerintah dapat dihitung melalui model akuntansi yang diakui internasional.

Iklim investasi

Sejak memasuki era net pengimpor minyak dan gas, Indonesia menjadi sensitif terhadap produksi dan penguasaan migas dalam negeri. Kedaulatan atas volume menjadi sangat strategis karena menentukan hasil bersih pengelolaan minyak dan gas bumi pada neraca APBN.

Dari sisi produksi, Indonesia masih membutuhkan aliran modal yang besar sehingga semua kebijakan pemerintah dari hulu hingga hilir harus diarahkan ke perbaikan iklim investasi migas. Kebijakan bea keluar atas ekspor migas dikhawatirkan menghambat arus investasi untuk menggalakkan kegiatan eksplorasi di Indonesia.

Sebagai gantinya, pemerintah sebaiknya fokus memanfaatkan aturan dan ketentuan legal yang sudah tersedia untuk menahan lebih banyak volume dalam negeri demi mengurangi impor.

 Eddy Purwanto Mantan Deputi BPMIGAS