Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Krisis, RI Harus Andalkan Pasar Domestik

Kompas.com - 08/06/2012, 09:21 WIB
Hasanuddin Aco

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah lebih mengandalkan pasar dalam negeri untuk menghadapi krisis global yang melanda Eropa.

Ketua Umum Hipmi Raja Sapta Oktohari mengatakan, Bank Dunia sudah mengingatkan negara-negara di kawasan Asia untuk tidak mengandalkan pasar ekspor kawasan Eropa dan Amerika Serikat. "Indonesia harus mengandalkan pasar domestik. Pasar kita terbukti tetap kondusif meskipun krisis melanda pasar global," ujar Okto di Jakarta, Kamis (7/6/2012).

Menurut dia, dengan adanya perlambatan ekonomi dunia, Indonesia seharusnya bisa memanfaatkan kekuatan dalam negeri. Jadi, kata dia, investasi di Indonesia jangan hanya mengandalkan Foreign Direct Investment (FDI) saja.

Ia mengatakan, saat banyak dana yang mengganggur di perbankan Indonesia. Seharusnya, kata dia, dana tersebut disalurkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan padat karya.

Jika itu bisa dilakukan, Indonesia akan bisa melewati berbagai krisis ekonomi. "Bahkan, Indonesia bisa menjadi salah satu pilar ekonomi dunia," ujarnya. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk meningkatkan kinerja perkonomian nasional. Hal ini untuk menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) pada 2015.

Menurut Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Raja Sapta Oktohari, jika itu tidak dilakukan, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi produk dari negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. "Tantangan menghadapi AEC 2015 tidak ringan. Ketersedian dan kualitas infrastruktur baik di bidang logistik, energi, listrik dan konektivitas perlu ditingkatkan," kata Okto.

Menurutnya, peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya produksi perlu terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi.

Okto mengatakan, untuk meningkatkan daya saing tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah tapi harus melibatkan swasta. "Peran swasta dan pemerintah memang memiliki peran yang berbeda, tapi tujuannya sama untuk daya saing," katanya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com