Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Hebat Kalau Bisa Bongkar Megaskandal

Kompas.com - 20/06/2012, 12:18 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat I Gede Pasek Suardika menilai kinerja pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi jilid III masih bekerja layaknya pimpinan jilid II. Pasek menyebut kerja KPK hanya ingar bingar layaknya infotainment, namun substansi kasusnya tidak signifikan.

"KPK jilid III akan hebat kalau bisa membongkar kasus pajak, tambang, penyelewengan subsidi BBM (bahan bakar minyak) yang nilainya triliunan rupiah. Kita mainnya di hulu untuk meningkatkan pendapatan negara. Dari pada terjebak pada penegakkan hukum yang infotaiment," kata Pasek di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/6/2012), sebelum rapat dengar pendapat dengan pimpinan KPK.

Pasek bahkan menyebut penyidik di tingkat Polsek bisa menangkap tangan suap yang nilainya puluhan juta sampai ratusan juta rupiah jika dilengkapi alat seperti yang dimiliki KPK. Seharusnya, kata Pasek, KPK hanya menangani megaskandal yang nilai kerugian negara triliunan rupiah.

"Dalam penegakkan hukum jangan menargetkan orang. Bekerja itu karena kasus megaskandal. Kalau megaskandal orang-orangnya enggak dikenal," kata politisi Partai Demokrat itu.

Ketika ditanya apakah kasus Nazaruddin dianggap bukan kasus besar, Pasek mengatakan, kasus yang melibatkan Nazaruddin memang penting. Tapi, kata dia, KPK harus bisa membongkar auktor intelektualis dari berbagai kasus Nazaruddin.

"Kasus Nazaruddin penting untuk buka yang lebih besar. Hambalang kalau terbukti silakan diproses, kalau enggak yah ditutup," kata Pasek.

Hal senada dikatakan Ketua DPR Marzuki Alie. Menurut dia, KPK seharusnya mulai mengusut kasus penyimpangan pajak dan tambang yang kerugian negaranya sangat besar.

Ketika disinggung kasus Hambalang, Marzuki menjawab, "Saya enggak bela benar atau yang salah. Proporsional penting. Kalau ada (pidana) silakan (diproses), nyatakan (tersangka). Kalau enggak, yah enggak."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com