Perbankan Harus Perluas Akses bagi Usaha Mandiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembangan usaha mandiri dengan dukungan jasa keuangan mikro dinilai terbukti mampu mengatasi masalah pengangguran. Karena itu, Pemerintah harus mendorong perbankan dan lembaga keuangan lainnya memperluas akses permodalan bagi usaha mandiri, khususnya yang berskala mikro dan kecil. Sektor ini telah menyelamatkan perekonomian nasional di saat krisis, dan memiliki risiko kredit macet yang lebih kecil.

Demikian dikemukakan Manajer Program Pemberdayaan Ekonomi Kaum Muda Plan Indonesia, Sumarna Abdurahman, di Jakarta, Kamis (21/6/2012), di acara penandatangan MOU kerja sama implementasi pemberdayaan ekonomi kaum muda di Provinsi Jawa Timur dan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Penandatanganan kerja sama ini dihadiri Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja Bappenas, Rahma Iryanti, serta perwakilan Bank Dunia dan ILO.

“Hingga kini, baru sebagian kecil dari sektor usaha kecil dan menengah yang mendapat bantuan modal perbankan. Padahal usaha kecil dan menengah telah menjadi penyelamat perekonomian nasional, dengan kontribusinya menyerap lebih dari 96 persen total tenaga kerja di Indonesia,” ujar Sumarna.

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2010, dari total sekitar 93 juta tenaga kerja, 92,5 persen merupakan tenaga kerja di sektor usaha mikro dan kecil.

Terkait hal itu, sebagai lembaga kemanusiaan yang fokus pada pemenuhan hak anak, Plan Indonesia terus mendorong agar kaum muda khususnya perempuan mengembangkan potensi ekonominya.  Mulai pertengahan tahun ini, Plan Indonesia bekerja sama dengan Bappenas, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Rembang memfasilitasi pengembangan usaha mikro dan pendidikan pengelolaan keuangan, dengan target membuka lapangan kerja bagi 4.000 kaum muda.

Mereka diberikan pilihan untuk menjadi pekerja atau wirausaha. Bagi yang memilih memasuki dunia kerja, Plan memfasilitasi training persiapan ke dunia kerja dan pelatihan teknik kejuruan. Sedangkan untuk yang memilih menjadi wirausahawan, diberikan pelatihan kewirausahaan serta akses jasa keuangan mikro.

Sementara itu, Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja Bappenas, Rahma Iryanti,  dalam sambutannya, mengatakan, program pemberdayaan ekonomi untuk kaum muda merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah pengangguran.

“Bappenas akan mengadopsi model pemberdayaan bagi kaum muda ini untuk menciptakan lapangan kerja bagi kaum muda di wilayah-wilayah lainnya. Model ini diperlukan, untuk mengejar terget pembangunan yang sudah ditetapkan pemerintah,” katanya.

Rahma menjelaskan, saat ini, tingkat pengangguran di Indonesia masih sangat tinggi, yakni sekitar 19 persen. Sedangkan angka kemiskinan masih berada di kisaran 12 persen. Pemerintah sedang berupaya agar pada tahun 2014, pengangguran bisa ditekan di kisaran 5-6 persen, dan tingkat kemiskinan bisa diturunkan hingga 8-10 persen.

Dia berharap, pemberdayaan ekonomi kaum muda ini mampu menumbuhkan alternatif-alternatif kegiatan ekonomi atau usaha-usaha baru di tengah sempitnya kesempatan kerja yang ada.