Harapan Suwandi, Korban Lapindo, pada Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari Suwandi, korban Lumpur Lapindo yang berjalan kaki dari Porong menuju Jakarta, Kamis(12/07/2012) ini sampai di Istana Presiden. Ia ditemui Sukadi, staf Sekretariat Negara. Suwandi menyambangi Istana untuk menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperhatikan korban Lumpur Lapindo. Tuntutan Suwandi tersusun rapi dalam surat audiensi yang disampaikan ke Istana.

"Saya perwakilan dari korban Lapindo berharap pada SBY untuk menemui saya dan menuntut dirinya menyelesaikan masalah Lapindo," ujar Hari Suwandi ditemani istrinya, Sri Bati, di depan Istana Merdeka, di Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (12/07/2012). Suwandi mengenakan tutup kepala caping, baju surjan, dan celana pendek serta sandal gunung.  Sedangkan, istrinya memakai kebaya merah.

Hari mengisahkan, ia berangkat dari Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, 14 juni 2012 lalu pukul 10 pagi dan sampai di Jakarta Minggu 8 Juli 2012 pagi. Ia menempuh perjalanan sejauh 827 kilometer dari titik berangkat di tanggul lumpur Lapindo Kecamatan Porong ke Jakarta. Hari menempuh jalur pantai utara Pulau Jawa dengan melewati 17 kota/kabupaten.

Ia menyatakan, jika belum ada solusi antara pemerintah dengan korban Lapindo maka dirinya akan bertahan di Jakarta. Ia akan tinggal di Kantor Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dan YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) . Ia juga menyatakan akan datang terus datang ke depan Istana demi mendapatkan kesempatan beraudiensi dengan Presiden Yudhoyono.

"Di dalam audiensi yang saya lampirkan berisi mengenai harapan agar SBY mau menerima kami dan juga berisi tuntutan agar SBY bisa menyelesaikan masalah lumpur Lapindo dengan menekan PT Lapindo Brantas yang punya Bakrie itu untuk memberikan kompensasi yang layak," tambahnya.

Dalam peristiwa Lapindo, kata dia, ganti rugi yang diterima masyarakat tidak adil. Total bantuan jika dibandingkan dengan jumlah kerugian tidak setimpal. Efek terburuk dari kasus lumpur Lapindo adalah pengangguran. Ia mengaku mendapat ganti rugi rumah, namun tidak mendapat ganti rugi sawah. Ia kini menganggur. Pemerintah dan pihak Lapindo, lanjutnya, tidak memikirkan soal mereka yang kehilangan pekerjaan akibat peristiwa ini.

"Efek dari lumpur Lapindo itu adalah pengangguran dan pihak Lapindo tidak pernah menyelesaikan masalah itu. Tanah Porong yang difungsikan sebagai lahan pertanian juga tidak masuk dalam kompensasi Lapindo. Karena tidak punya lahan jadi sekarang warga Porong banyak yang menganggur," tuturnya.