Bendahara Daerah Harus Tingkatkan Kualitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menganggarkan dana transfer daerah dalam RAPBN 2013 sebesar Rp 518,9 triliun, atau naik 8,4 persen dari pagu anggaran tahun ini. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo berharap bendahara di daerah meningkatkan kualitas.

"Jadi memang betul-betul bendahara di daerah harus meningkatkan kapasitas dan kualitas," sebut Agus, di Kantor Kementerian Keuangan, di Jakarta, Kamis (23/8/2012).

Agus menilai, dana transfer daerah yang naik Rp 40,1 triliun menjadi Rp 518,9 triliun pada RAPBN 2013 terbilang besar. Dana itu terdiri dari Dana Alokasi Umum Rp 306,2 triliun, Dana Alokasi Khusus Rp 29,7 triliun, dan Dana Bagi Hasil Rp 99,4 triliun.

"Belum ditambah lagi dana otsus (otonomi khusus) dan dana penyesuaian (sebesar Rp 83,6 triliun)," sambung dia.

Dengan besarnya dana transfer daerah, Agus mengharapkan integritas bendahara harus dijaga. "Karena pengelolaan keuangan kalau sudah di daerah, tentu akan ada di tangan bendahara daerah," tegas Agus.

"Jadi untuk bisa mengelola dana sebesar itu supaya betul-betul memberikan manfaat yang terbaik bagi masyarakat, kita harapkan kapasitas dan akuntabilitas lebih ditingkatkan," simpul dia.

Sebagai catatan, pada Rapat Nota Keuangan di Gedung DPR MPR Jakarta, Kamis malam (16/8/2012), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan untuk mencapai berbagai sasaran strategis dalam RAPBN tahun 2013, alokasi anggaran transfer ke daerah direncanakan mencapai Rp 518,9 triliun. Ini berarti ada peningkatan Rp 40,1 triliun atau 8,4 persen dari pagu anggaran transfer ke daerah dalam APBN-P 2012.

Anggaran sebesar itu akan dialokasikan masing-masing untuk dana perimbangan Rp 435,3 triliun, serta dana otonomi khusus dan penyesuaian Rp 83,6 triliun. Alokasi dana perimbangan, naik Rp 26,9 triliun atau 6,6 persen dari pagu APBN-P 2012.

Dana perimbangan itu terdiri atas Dana Bagi Hasil Rp 99,4 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 306,2 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 29,7 triliun. Dana bagi hasil dialokasikan dalam rangka mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah.

Sementara itu, distribusi alokasi dana alokasi khusus (DAK) ke daerah tertinggal meningkat dari sebelumnya Rp 10,5 triliun dalam APBN-P 2012, menjadi Rp 13,06 triliun dalam RAPBN tahun 2013.