Penambahan BBM Bersubsidi Bakal Bebani Fiskal

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memproyeksikan, penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebanyak 4 juta kilo liter (KL) bakal ikut menambah beban fiskal negara sebesar Rp 12 triliun. Ini disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro saat ditemui di Gedung DPR, Kamis (6/9/2012).

Bambang berasumsi bisa mencapai Rp 12 triliun, dengan perhitungan BBM bersubdidi sebanyak 1 juta kilo liter maka akan membebani negara sebesar Rp 3 triliun. "Kira-kira (anggaran BBM Bersubsidi 4 juta kilo liter) sebesar Rp 12 triliun. Kalau 1 juta kilo liter sebesar Rp 3 triliun," katanya.

Menurut Bambang, penambahan BBM bersubsidi sebanyak itu telah diperhitungkan pemerintah. Diharapkan, angka sebesar itu tidak akan memperlebar defisit anggaran yang telah ditetapkan sebesar 2,3 persen dan membuat kondisi anggaran negara semakin buruk.

"Sudah tercover seperti tadi Rp 12 triliun dari segi volume. Kita sudah menghitung outlook dari segi kurs, ICP (Indonesia Crude Price) dan volume. Sudah kita hitung, yang penting defisitnya tidak lewat 2,3 persen. Bahkan di skenario terburuk," jelasnya.

Rencananya, pemerintah akan berdiskusi dengan Menteri ESDM terkait realisasi BBM bersubsidi tersebut. Selain itu, akan melihat sejauh mana kebutuhan BBM bersubsidi hingga akhir tahun. Kuota tambahan BBM bersubsidi itu diharapkan juga bisa segera diputuskan pada September 2012. Ini mengingat ada sejumlah daerah yang kuotanya akan segera habis. Dengan penambahan ini, berarti kuota BBM bersubsidi dalam APBN-P 2012 akan naik dari 40 juta kilo liter menjadi 44 juta kilo liter.