Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kadin Minta Pemerintah Bentuk Badan seperti Temasek

Kompas.com - 02/10/2012, 12:16 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto menginginkan pemerintah segera membentuk lembaga investasi seperti Temasek Holdings di Singapura. Harapannya, lembaga tersebut mampu menjadi perusahaan investasi pemerintah.

Ketua Kadin Suryo Bambang Sulisto menjelaskan, lembaga investasi milik pemerintah ini diharapkan juga bisa menyelamatkan aset-aset industri khususnya keuangan di dalam negeri bila ada masalah.

"Sehingga tidak ada istilah aset-aset perbankan di dalam negeri malah dijual ke pihak asing," kata Bambang dalam sambutan Rapimnas Kadin di Hotel Shangri-La Jakarta, Selasa (2/10/2012).

Sejak 2004, Temasek memiliki banyak saham di sejumlah perusahaan besar Singapura, seperti SingTel, DBS, Singapore Airlines, PSA International, SMRT Corporation, Singapore Power, dan Neptune Orient Lines. Temasek juga memegang investasi dalam ikon masyarakat seperti Hotel Raffles dan Singapore Zoological Gardens.

Temasek juga memegang saham dalam Singapore Pools, perusahaan judi resmi satu-satunya di Singapura. Pada 4 Oktober 2004,  ia mengumumkan penutupan markas besar operasional dari Singapore Technologies dan mentransfer asetnya ke Temasek Holdings.

Sekitar setengah dari asetnya berada di luar Singapura dan ini termasuk saham di perusahaan telekomunikasi seperti Telekom Malaysia.

Temasek juga memiliki saham di beberapa institusi finansial asing seperti Bank Danamon di Indonesia dan NIB Bank di Pakistan. Temasek-linked Companies (TLC) juga memegang portofolio global yang luas, seperti kepemilikan SingTel terhadap perusahaan telekomunikasi Australia Optus.

"Kita minta Pak Presiden agar membentuk lembaga Indonesia Investment Forum seperti Temasek Singapura," tambahnya.

Dengan demikian, lembaga tersebut nantinya bisa melakukan akuisisi lembaga-lembaga asing agar kuat. Misalnya lembaga Bulog yang bisa mengakuisi lahan perkebunan di Brasil atau Pertamina yang bisa mengakuisisi lahan minyak di luar negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com