DPR Geram, Dahlan Iskan Kembali Absen Rapat Temuan BPK

Sekadar catatan, audit BPK sejak 2009 hingga 2011, ada dugaan kerugian negara di PLN sebesar Rp 37 triliun.

Hingga periode tersebut, kerugian itu terus berlangsung karena PLN belum melakukan perbaikan sehingga pihak DPR ingin memverifikasi masalah tersebut, baik ke Kementerian BUMN maupun Kementerian ESDM.

Verifikasi masalah juga ditujukan ke Dahlan Iskan karena sebelum menjabat sebagai Menteri BUMN, Dahlan juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PLN.

"Pak Dahlan juga terlibat karena mantan Direktur Utama PLN. Dalam rapat ini, kami ingin memverifikasi masalah tersebut," ujarnya.

Tidak hanya memverifikasi ke Dahlan, DPR juga akan memverifikasi ke Menteri ESDM Jero Wacik, BP Migas, dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS).

"Di ESDM itu, kita verifikasi, apakah ada peran sehingga terjadi kerugian negara. Begitu juga dengan BP Migas dan PGN karena BP Migas tidak menyuplai gas ke PLN sehingga PLN yang harusnya memakai gas, malah memakai bahan bakar minyak (BBM)," katanya.

Selain dugaan merugikan negara Rp 37 triliun, DPR yang menindaklanjuti temuan BPK juga akan memverifikasi dugaan penyimpangan lain yang dikhawatirkan berpotensi menimbulkan tindak korupsi di anak usaha BUMN tersebut.

Lebih lanjut, kata Effendi, berdasarkan data BPK ini, Komisi VII dapat melakukan audit investigasi, tetapi bukan sebagai auditor dan tidak bisa menuduh PLN serta-merta tanpa tahu dasarnya.

Sebelum ini sampai ke ranah hukum, pihak Komisi VII harus tahu betul dan dapat mematangkan data lebih dulu dan dilanjutkan ke tahap investigasi.

"Pantas subsidi naik terus, lalu siapa yang diuntungkan dengan pemasokan high speed diesel ini," ujarnya.