Kompas.com - 14/11/2012, 17:33 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden yang mengatur kedudukan BP Migas pasca-dibubarkannya lembaga tersebut sebagai hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, Selasa (13/11/2012) kemarin.

"Dalam peraturan presiden yang telah saya terbiutkan, pada prinsipnya bahwa eks BP Migas pada masa transisi ini sesuai pula dengan putusan MK. Maka kedudukannya berada di bawah Menteri ESDM," ujar Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/11/2012).

Presiden mengatakan, BP Migas sekarang di bawah komando dan kendali Menteri ESDM. Fungsi-fungsi yang dijalankan BP Migas juga dipastikan berjalan seperti biasa.

Pegawai dan karyawan, lanjut Presiden, tetap berada di posisinya dan menjalankan tugas dan kegiatan operasional sebagaimana biasa.

Mahkamah Konstitusi, Selasa (13/11/2012), memutuskan bahwa Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau BP Migas bertentangan dengan UUD 1945, alias inskonstitusional. Keputusan tersebut berdampak pada pembubaran badan tersebut saat Mahkamah Konstitusi memutuskan uji materi UU Migas.

Berikut alasan pembubaran BP Migas:

* Mahkamah Konstitusi (MK) menilai BP Migas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (tentang Minyak dan Gas Bumi) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus dibubarkan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

* MK juga menilai UU Migas tersebut membuka liberalisasi pengelolaan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing. Pola unbundling yang memisahkan kegiatan hulu dan hilir ditengarai sebagai upaya pihak asing untuk memecah belah industri migas nasional sehingga mempermudah penguasaan.

* Untuk mengisi kekosongan hukum sementara ini, kewenangan BP Migas akan dijalankan oleh Pemerintah cq (casu quo atau dalam hal ini) Menteri ESDM/BUMN.

Secara terpisah, Kepala Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP Migas) R Priyono mengatakan, pembubaran BP Migas berdampak pada tidak diakuinya seluruh kontrak kerja sama antara BP Migas dan perusahaan perminyakan. Kerugiannya, menurut dia, mencapai 70 miliar dollar AS.

"Kita sudah tanda tangan 353 kontrak, jadi ilegal. Kerugiannya sekitar 70 miliar dollar AS," kata Priyono seusai rapat di Komisi VII DPR di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/11/2012).

 

Baca juga:
MK: BP Migas Bertentangan dengan UUD 1945

Mahfud MD: BP Migas Bubar Sejak Putusan MK Dibacakan

Mengapa BP Migas Dibubarkan?
BP Migas Bubar, Regulasi Industri Migas ke Titik Nol?

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
BP Migas Dibubarkan

 

 

 

 

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    [POPULER MONEY] Daftar Gaji UMR Tertinggi | Instansi yang Buka Formasi CPNS untuk Lulusan SMA

    [POPULER MONEY] Daftar Gaji UMR Tertinggi | Instansi yang Buka Formasi CPNS untuk Lulusan SMA

    Whats New
    Hindari Burnout, Bumble Izinkan Karyawannya Libur Sepekan Penuh

    Hindari Burnout, Bumble Izinkan Karyawannya Libur Sepekan Penuh

    Whats New
    Tindakan China Makin Keras, Harga Bitcoin Anjlok ke Bawah 30.000 Dollar AS

    Tindakan China Makin Keras, Harga Bitcoin Anjlok ke Bawah 30.000 Dollar AS

    Whats New
    [KURASI KOMPASIANA] Pengalaman Vaksinasi Covid-19 | Hikmah Jalani Isoman 2 Minggu | Mood yang Sering Naik-Turun

    [KURASI KOMPASIANA] Pengalaman Vaksinasi Covid-19 | Hikmah Jalani Isoman 2 Minggu | Mood yang Sering Naik-Turun

    Rilis
    Ini Saham-saham yang Paling Terdampak Jika Ekonomi Kembali Lesu

    Ini Saham-saham yang Paling Terdampak Jika Ekonomi Kembali Lesu

    Whats New
    Geser Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier Menjadi Youtuber Paling Kaya di Indonesia

    Geser Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier Menjadi Youtuber Paling Kaya di Indonesia

    Whats New
    Dukung Sektor Pariwisata, Kemenaker Kembangkan Kejuruan Spa Therapist

    Dukung Sektor Pariwisata, Kemenaker Kembangkan Kejuruan Spa Therapist

    Rilis
    Kata Antam Terkait Tudingan Impor Emas Rp 47 Triliun

    Kata Antam Terkait Tudingan Impor Emas Rp 47 Triliun

    Whats New
    Gandeng Swasta, Pemerintah Vaksinasi 1.400 Warga kolaka

    Gandeng Swasta, Pemerintah Vaksinasi 1.400 Warga kolaka

    Rilis
    Hari Ini, Lelang 7 SUN Tembus Rp 69,95 Triliun

    Hari Ini, Lelang 7 SUN Tembus Rp 69,95 Triliun

    Whats New
    Work From Destination, Sandiaga Uno Mulai Bekerja dari Borobudur

    Work From Destination, Sandiaga Uno Mulai Bekerja dari Borobudur

    Whats New
    Sandiaga Uno Usulkan Pariwisata Berbasis Vaksin di Bali

    Sandiaga Uno Usulkan Pariwisata Berbasis Vaksin di Bali

    Whats New
    Ini 7 Cara efektif Melunasi Utang

    Ini 7 Cara efektif Melunasi Utang

    Whats New
    [TREN DIARY KOMPASIANA] Cara Efektif Membersihkan Karpet | Alasan Gagal Sebelum Sukses | Nessa dan Koleksi Merchandise BTS

    [TREN DIARY KOMPASIANA] Cara Efektif Membersihkan Karpet | Alasan Gagal Sebelum Sukses | Nessa dan Koleksi Merchandise BTS

    Rilis
    Perkuat Advokasi ASN, Kemenhub Susun Aturan Turunan UU Cipta Kerja

    Perkuat Advokasi ASN, Kemenhub Susun Aturan Turunan UU Cipta Kerja

    Whats New
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X