Bank DKI Pelopori Pembiayaan Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com- Gubernur DKI Joko Widodo yang akrab dipanggil Jokowi, mendorong Bank DKI mampu mempelopori pembiayaan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

Oleh karena itu, selain akan menyuntik dana segar Rp 450 miliar, gubernur juga telah mengijinkan BUMD DKI terbaik ini menangguk dana sekurangnya sebesar Rp 1 triliun dengan cara go publik tahun depan.     

Demikian disampaikan Direktur Utama Bank DKI, Eko Budiwiyono saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (13/12/2012). Menurut dia, tambahan modal bank yang ia pimpin dibutuhkan untuk melakukan ekspansi usaha dengan mempertahankan tingkat CAR (Capital Adequacy Ratio) atau rasio kecukupan modal sebesar 15 persen.     

Dengan adanya tambahan modal, Bank DKI bisa berekspansi kredit, terutama untuk membiayai perbaikan dan pembangunan insfrastruktur. "Begitu mendapat surat perintah kerja, kalangan kontraktor mitra Pemprov  bisa mendapat kucuran kredit Bank DKI jika dibutuhkan. Jadi tak ada lagi alasan penyelesaian proyek molor karena kontraktor kesulitan uang," tegas Eko.     

Ia menargetkan, tahun depan Bank DKI mampu menyalurkan kredit Rp 20 triliun - Rp 30 triliun.

Menyinggung soal pelayanan publik, ia mengatakan, tahun depan, 11 koridor busway akan dilayani lewat kartu bayar Jakcard.  Saat ini, Jakcard baru melayani satu koridor busway, yaitu koridor enam jurusan Pasar Minggu-Dukuh Atas.     

"Sekarang kami sedang mengembangkan Jakcard untuk pembayaran seluruh moda transportasi Jakarta termasuk kereta commuter," ujar Eko. Meski demikian, ia belum bisa memastikan kapan Jakcard untuk seluruh moda transportasi tersebut berlaku.     

"Kita masih menunggu rencana gubernur soal pembangunan monorel dan MRT," ucap Eko. Sementara ini, lanjutnya, Jakcard  baru akan didisain untuk pembayaran Busway, kereta commuter, dan taksi.     

Menyinggung soal Kartu Jakarta Pintar, Eko berharap, langkah  Jokowi melibatkan Bank DKI dalam proyek ini memberi peluang meningkatnya jumlah dana masyarakat di Bank DKI.

"Saya berharap, kehadiran Tabungan Monas Pelajar Pintar yang melayani Kartu Jakarta Pintar di kalangan sekolah bisa memacu kalangan siswa lain ikut menabung di Tabungan Monas Pelajar Pintar atau menjadi nasabah Bank DKI lewat produk lain bank ini," ujarnya.     

Pemprov, lanjut Eko, juga sudah menyiapkan sistem pembayaran retribusi dan bermacam pajak lewat Bank DKI. Untuk itu, tahun depan Bank DKI membangun 50 kantor baru, dan 300 anjungan tunai mandiri (ATM).

"Sekarang kami sudah memiliki 197 kantor, dan 285 ATM Bank DKI di samping ATM Bersama dan ATM Prima," paparnya. Eko mengatakan, untuk meningkatkan kinerja pelayanannya, Bank DKI telah memberi batas waktu bagi setiap pelayanan publik seperti halnya pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor lewat Bank DKI yang tidak boleh lebih dari tiga menit.     

Hingga Juni 2012, Bank DKI menyalurkan kredit Rp 12,8 triliun dengan tingkat non performing loan  (NPL) 2,34 persen. Pada saat yang sama, return on equity (mengukur tingkat efisiensi kredit) bank ini 33,6 persen. Untuk menjaga NPL agar tetap rendah dibawah 5 persen sebagaimana ketentuan Bank Indonesia, Bank DKI mematok kredit Rp 15,1 triliun hingga akhir tahun ini.