Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Ahmad Erani Yustika menyatakan, naik atau tidaknya harga BBM bersubsidi memang menjadi isu penting dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Ini wajar karena beban subsidi BBM dipastikan terus membengkak seiring dengan melonjaknya konsumsi BBM bersubsidi setiap tahunnya.
Meskipun demikian, Erani mengingatkan, solusi yang selama ini selalu diarusutamakan adalah sebatas solusi fiskal, yakni menaikkan harga BBM bersubsidi. Solusi ini adalah sebatas pada persoalan hilir.
Padahal, Erani menekankan, masih banyak persoalan hulu yang ditengarai berakar pada buruknya sistem tata kelola. Masalah yang dimaksud antara lain eksplorator minyak, bagi hasil minyak mentah, importir, pasokan, serta kontrak jangka panjang.
”Apa yang terjadi di hulu pasti memiliki implikasi di hilir. Di minyak, soal penentuan harga, jumlah impor yang dilakukan, dan seterusnya. Sampai sekarang, persoalan-persoalan ini tidak selesai. Pemerintah maunya, dari sekian banyak persoalan tadi, dipotong di hilirnya,” kata Erani.
Erani menegaskan, prinsipnya adalah pemerintah harus transparan dan menyelesaikan persoalan dari hulu sampai hilir. ”Bahwa nanti di hilir harus ada kenaikan harga BBM, pasti bisa diterima jika persoalan di hulu sudah diselesaikan,” ujarnya.