Menteri Kelautan: KUR Belum Dikenal Nelayan

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo menyatakan, nelayan masih belum mengetahui program kredit usaha rakyat (KUR) yang digulirkan pemerintah.

Hal itu antara lain dipicu kurangnya sosialisasi pemerintah daerah dan perbankan. Cicip mengemukakan hal itu dalam Refleksi Tahun 2012 dan Outlook Tahun 2013 Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Jakarta, Rabu (9/1/2013).

Penyaluran KUR untuk sektor perikanan tahun 2012 kurang dari 2 persen dari target Rp 30 triliun. Persoalan KUR itu dikemukakan nelayan sewaktu inspeksi mendadak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke kampung nelayan di Tangerang beberapa waktu lalu.

"Nelayan masih tidak mengetahui adanya KUR. Atas instruksi Presiden, pemda sampai aparat di level lurah harus menyosialisasikan KUR kepada nelayan," ujarnya.

Pemberian kredit mikro berupa KUR dapat mencapai nilai Rp 20 juta tanpa agunan. Namun, penyaluran masih sangat rendah. Pihaknya, ujar Cicip, mengharapkan bupati dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberikan penyuluhan langsung kepada nelayan supaya mereka bisa mengetahui dan memahami KUR.

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan mengemukakan, persoalan yang dihadapi banyak nelayan terkait dengan aspek minimnya permodalan untuk melaut dan menangkap ikan.  

"Akibat minimnya modal usaha nelayan untuk mengoperasikan kapal-kapal bantuan berbobot lebih dari 30 gross ton (GT), kelompok nelayan semakin bergantung kepada pemodal dan tengkulak," kata Riza.  

Menurut dia, persoalan tersebut ditemui di sejumlah daerah, antara lain di Kepulauan Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Papua.