Pengusaha AS Keluhkan Biaya Bisnis di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Perekonomian Indonesia memiliki potensi besar. Perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat tidak sedikit pun meragukan potensi dan bahkan mencanangkan untuk semakin bercokol dalam bisnis di Indonesia. Hanya saja, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan potensi itu.

Demikian dikatakan Direktur Pelaksana American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham Indonesia) Andrew White dalam seminar di Jakarta, Rabu (23/1/2013). Mantan Gubernur Bank Indonesia, Arifin Siregar, menjadi moderator pada acara itu.

”Dari diskusi dengan komunitas bisnis AS yang berusaha di Asia Pasifik, termasuk di Indonesia, tidak ada keraguan akan potensi Indonesia,” kata White.

Hanya saja, dia menyampaikan masalah yang dihadapi pebisnis, yakni masalah yang sudah bertahun-tahun muncul dan semakin terasa sekarang ini. White menyebutkan salah satu kendala, yakni tentang infrastruktur.

”Masalah seperti itu memang tidak membuat niat masuk menjadi surut. Niat masuk para pebisnis tetap saja kuat, tetapi hanya saja yang terjadi ialah biaya bisnis yang lebih mahal sedikit,” katanya.

Infrastruktur termasuk sebagai faktor penentu daya saing sebuah negara. Lemahnya infrastruktur menyebabkan mobilitas terhambat. Hal ini bisa menyebabkan inefisiensi dan memengaruhi daya saing.

Hal itu hanya salah satu masalah yang dihadapi dalam berbisnis di Indonesia. Ada beberapa isu lain yang tetap menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi, seperti proses perizinan dan birokrasi yang tidak luwes.

Mendukung pernyataan White, Ketua Komite Bilateral Indonesia-AS di Indonesia Chamber of Commerce and Industry (KIKAS-Kadin) John Riady menyatakan, dari sudut kebijakan pemerintahan Presiden Barack Obama juga tidak ada halangan bagi pebisnis AS untuk berinvestasi di seberang.

Masalah di dalam negeri AS tidak begitu memengaruhi niat pebisnis berinvestasi di luar negeri. Bahkan, masalah anggaran Pemerintah AS dan isu politik domestik AS, kata John, tak berdampak negatif pada niat pebisnis AS berbisnis di luar negeri.

Ketua Dewan Asia Pasifik, AmCham Steven R Okun juga mengatakan, dari segi etika korporasi, AS memahami persoalan pemerintahan AS, terutama soal pentingnya kenaikan pajak. AS kini sedang membutuhkan penerimaan kenaikan anggaran negara. ”Pebisnis AS di Asia Pasifik kini berpikir untuk menjalankan dan mendukung keinginan pemerintah soal kenaikan pajak,” kata Okun.

Hal itu akan menjadi faktor pendorong bagi pebisnis AS berekspansi ke luar negeri, termasuk ke Asia Pasifik. (MON)