Aliansi Rakyat Kaltim Surati Kementrian ESDM

BALIKPAPAN, KOMPAS.com- Untuk menekan pemerintah agar tidak memberikan kontrak pengelolaan Blok Mahakam-blok migas di Kaltim-kepada perusahaan asing, Aliansi Rakyat Kaltim Untuk Blok Mahakam (ARKBM) akan menyampaikan surat kepada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Surat akan kami serahkan ke Pak Jero Wacik (Menteri ESDM)," ujar Wahdiat, Ketua ARKBM.

Menurut dia, UUD 1945 pasal 33 masih berlaku. Sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. ARKBM mendesak agar pemerintah mendukung anak-anak bangsa sendiri-Pertamina-untuk mengelola dan menjadi operator Blok Mahakam.

Pemerintah juga jangan memperpanjang kontrak di Blok Mahakam yang sekarang dilakukan Total E&P Indonesie dan Inpex Coorporation yang habis tahun 2017.

Kedaulatan akan penguasaan migas, menurut Wahdiat, harus tercipta. Sudah cukup lama perusahaan asing menguasai Nlok Mahakam yakni sejak tahun 1967. Batas waktu pengelolaan yakni tahun 2017 itu pun, sudah merupakan perpanjangan lima tahun.  

Beberapa waktu lalu Wahdiat juga mengutarakan, 400 sumur dan 9 rig di blok Mahakam sudah lunas pada 2017. Artinya sudah milik Negara.

"Jadi, mengapa perpanjangan kontrak harus diberikan ke asing? Jika negara memperpanjang pengelolaan Blok Mahakam ke asing, itu sama saja negara bersedekah ke asing," ujar Wahdiat.  

Lebih jauh Wahdiat juga mempertanyakan pernyataan yang pernah dilontarkan Rudi Subiandini (Ketua Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas dan Gas bumi/SKK Migas).

Menurut Wahdiat, pernyataan Rudi yang menyebut cadangan gas di Blok Mahalam tahun 2017 tersisa 2 TCF, dipertanyakan.  

"Darimana hitungan itu? Jika cadangan terbukti (P1) saat ini per 2013 tersisa 13 TCF, mana mungkin 4 tahun mendatang tersisa 2 TCF? Karena jumlah produksi Total E&P per hari 1.800-2.000 MMSCFD. Coba kalikan produksi 4 tahun konstan ke depan, maka hasilnya paling banyak 6 TCF. Maka sangat logis jika pada tahun 2017, cadangan P1 yang masih tersisa adalah 7 TCF," kata Wahdiat.

Dalam hal pengelolaan blok migas, kata Wahdiat, mestinya Negara berpihak bukan pada perusahaan asing. Bagaimana Negara ini bsia berdaulat jika pejabat ESDM dan SKK migas yang seharusnya bisa mengangkat dan menguatkan BUMN seperti Pertamina, malah cenderung tidak percaya dan melemahkan.

"Jika terus terusan begini, kapan bangsa ini bisa berdaulat dalam penguasaan sumber daya alam  kita sendiri,?" katanya.