Sambangi KPK, Dahlan Desak Proyek PLTU Diusut

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut proses tender pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kalimantan Timur dan Riau. Pada Rabu (27/2/2013) petang,  Dahlan menyambangi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

“Saya meminta KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk PLTU di Kaltim dan Riau pada waktu saya menjabat sebagai direktur utama PT PLN. Ada isu kongkalikong di situ, jadi saya mohon KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan,” kata Dahlan. Proyek PLTU di Kaltim dan di Riau ini sempat menyeret-nyeret nama Dahlan.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin menyebut Dahlan mendapatkan fee dari proyek tersebut saat masih menjadi Dirut PT PLN. Menurut Nazaruddin proyek PLTU di Kaltim ini dimenangkan PT Adhi Karya sedangkan proyek di Riau akan dikerjakan PT Rekayasa Industri. Nazaruddin bahkan menyebut mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum ikut menerima fee terkait proyek ini.

Sementara Dahlan, mengaku khawatir ada orang yang memanfaatkan namanya terkait proyek tersebut. Dahlan mendesak KPK mengusut proyek ini setelah menerima pengaduan dari masyarakat yang curiga akan adanya kongkalikong dalam proses tender.

“Saya sudah minta agar tidak ada kongkalikong tapi kok ada orang yang mengadu kepada saya, harganya lebih rendah, kok kalah ya, kok penawaran lebih rendah kok kalah,” ujar Dahlan. Sebelumnya dia juga membantah tudingan Nazaruddin soal penerimaan fee tersebut.

Menurut Dahlan, pihak yang kalah dalam proses tender dua proyek PLTU ini melaporkan kepadanya mengenai dugaan kongkalikong dalam penetapan pemenang tender. Atas laporan tersebut, Dahlan mengaku telah meminta agar panitia tender meneliti ulang. “Tapi tetap panitia memenangkan yang menang. Kemudian saya minta teliti ulang lagi, masih seperti itu,” ucapnya.

Jika dilihat dari penawaran harga yang diajukan, menurut Dahlan, seharusnya perusahaan yang mengajukan harga terendahlah yang menjadi pemenang tender. Namun, dia pun tidak tahu persis mengenai penilaian panitia tender ini karena ada perhitungan yang rumit mengenai kelistrikan. “Misalnya murah tapi kualitasnya apa, jadi saya cenderung ikut tim karena saya tidak ahli dalam tender itu seperti apa,” ujar Dahlan.

Hanya saja, Dahlan tetap mencurigai ada permainan sehingga muncul penyimpangan harga. Dia mengaku hanya tahu perkiraan nilai penyimpangan untuk proyek PLTU di Kaltim. “Sekitar Rp 50 miliar ini yang Kaltim tapi yang Riau saya tidak tahu sama sekali,” tambahnya.

Saat ditanya mengapa baru mendesak KPK saat ini sementara tender proyek itu dilaksanakan pada 2011, Dahlan menjawab, “Lebih baik sekarang, daripada telat,” katanya. Pemilik salah satu grup media di Indonesia ini pun membantah disebut melakukan pencitraan.