Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beban DKI Bukan Hanya Saham

Kompas.com - 07/06/2013, 03:30 WIB

Menurut Firdaus, hal itu penting karena lembaga tersebut belum jelas peranannya dalam tata kelola air bersih. ”Misalnya, PD PAM Jaya tugasnya apa sekarang. Lembaga itu bukan regulator, bukan pengawas, dan bukan operator. Lalu apa? Ini yang harus ditata,” kata Firdaus.

Marsha Kamila dari Humas Badan Regulator Air Minum DKI Jakarta belum dapat menanggapi rencana Jokowi. Pembelian saham mayoritas Palyja oleh Pemprov DKI belum jadi pembahasan di internal Badan Regulator. ”Saya belum dapat memberi penjelasan,” katanya.

Pascarencana pembelian saham Palyja, PD PAM Jaya menyiapkan surat penolakan penjualan saham Suez Environment ke perusahaan Filipina. Surat itu segera dilayangkan ke manajemen Palyja setelah Jokowi menyampaikan niatnya mengambil alih saham mayoritas operator air bersih itu.

”Sikap Gubernur bisa diartikan menolak penjualan saham mayoritas Palyja ke pihak asing. Sebab, syarat penjualan saham itu harus melalui persetujuan para pihak, salah satunya PAM Jaya. Kami siap membuat surat penolakan ke Suez Environment (pemegang saham mayoritas Palyja) setelah menerima perintah Gubernur,” ujar Dirut PD PAM Jaya Sri Widayanto Kaderi.

Proses penjualan saham mayoritas ke Pemprov DKI tidak banyak mengubah pola kerja yang selama ini berjalan. Sebab, 55 persen dari pekerja Palyja adalah karyawan PAM Jaya. Sisanya karyawan Suez Environment dan PT Astratel.

Proses pembelian saham ke Pemprov DKI, kata Sri, akan mengubah arah kebijakan dan struktur organisasi pemilik saham.

”Saya yakin peningkatan kualitas layanan air bersih akan semakin meningkat. Sebab, pemerintah sendiri yang memiliki saham mayoritas,” kata Sri.

Rencana pembelian saham mayoritas Palyja sudah muncul beberapa tahun terakhir. Namun, baru Jokowi yang secara resmi, di depan delegasi Kementerian Perdagangan Luar Negeri Perancis, menyampaikan rencana mengambil alih saham mayoritas Palyja. Jokowi telah menyiapkan dana proses pembelian saham Palyja, termasuk dana yang dibutuhkan, sebagai implikasi dari pembelian saham tersebut.

Sri mengakui, selama ini banyak warga yang belum mendapat pasokan air bersih dari pipa akibat jaringan pipa dan sumber air baku yang terbatas.(NDY/NEL)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com