Kompas.com - 31/07/2013, 10:31 WIB
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan melakukan Sidakke Pasar Kosambi Kota Bandung, Kamis (23/5/2013). Sidak dilakukan terkait meningkatnya harga daging sapi di pasaran beberapa bulan ke belakang. KOMPAS.com/Putra Prima PerdanaMenteri Perdagangan Gita Wirjawan melakukan Sidakke Pasar Kosambi Kota Bandung, Kamis (23/5/2013). Sidak dilakukan terkait meningkatnya harga daging sapi di pasaran beberapa bulan ke belakang.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Sesuai janjinya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akhirnya memberi tanggapan soal tudingan ke Menteri Perdagangan Gita Wirjawan ikut terlibat dalam kartel impor bawang putih.

Ketua KPPU Nawir Messi mengatakan, pihaknya akan tetap melanjutkan pemeriksaan baik terhadap 19 importir terduga maupun ke tiga pihak aparat pemerintahan yaitu Menteri Perdagangan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Balai Karantina Kementerian Pertanian.

Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang telah dibacakan oleh investigator penuntut, KPPU menduga pihak terlapor tersebut melanggar pasal 24 undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu terkait bahwa pelaku usaha dilarang bersengkol dengan pihak lain untuk menghambat pesaing untuk mengkondisikan berkurangnya pasokan.

"Dalam konteks ini, Menteri Perdagangan memang tidak diduga melanggar pasal kartel yang hanya melibatkan pelaku usaha. Namun sebagai subyek hukum untuk unsur “pihak lain” dalam dugaan persekongkolan penghambatan pasal 24 ini," kata Nawir kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Nawir menambahkan, dalam konteks ini perlu dijelaskan bahwa sebagai Komisi Negara yang secara atributif memiliki tugas berdasarkan Undang-undang untuk melakukan pengawasan persaingan, memiliki independensi dan kewenangan untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para pihak yang diduga melanggar ketentuan undang-undang.

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (Perkom No. 1/2010) tetap mengedepankan transparansi dan prinsip due process of law.

Salah satunya adalah ketentuan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 43 ayat (1) yang mengatur bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Investigator harus membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dituduhkan kepada Terlapor, pada Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dihadiri para terlapor dan juga media.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Atas hal ini, KPPU menghimbau kepada semua pihak khususnya terlapor untuk menggunakan kesempatan menyampaikan tanggapan sebagaimana hukum acara yang berlaku. "Namun jika ada upaya hukum di luar itu oleh pihak terkait, KPPU akan siap menghadapinya dan tidak akan menghentikan proses pemeriksaan perkara karena hal itu merupakan wewenang yang diamanatkan UU No.5 Tahun 1999," tambahnya.

Seperti diberitakan, KPPU menduga Menteri Perdagangan Gita Wirjawan ikut terlibat dalam kartel bawang putih yang dilakukan oleh 19 importir. Saat ini pihak KPPU baru saja merampungkan dugaan laporan pelanggaran atas kasus tersebut.

Investigator Penuntut KPPU Muhammad Nur Rofik mengatakan keterlibatan Gita Wirjawan ini atas dasar Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi yang memberikan perpanjangan Surat Persetujuan Impor (SPI) kepada 14 importir terdaftar (IT) untuk melakukan importasi bawang putih pada periode Januari-Maret 2013.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.