Presiden: Mari Belajar dari Krisis 1998

"Belajar dari krisis 1998, gejolak ekonomi tahun 2005 dan 2008 dapat kita atasi. Semua berkat kebersamaan dan kerja sama kita semua. Mari kita lakukan lagi," kata Presiden seperti dikutip dari akun Twitter-nya (@SBYudhoyono) di Jakarta, Senin (9/9/2013).

Presiden kelahiran Pacitan, Jawa Timur, ini menyarankan agar di tengah krisis saat ini, pemerintah harus mencegah perusahaan bangkrut. Karena itu, pemerintah memilih untuk membuat kebijakan yang pro-pertumbuhan, khususnya sektor riil.

"Ini dilakukan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga diperlukan kerja sama, baik pemerintah, perusahaan, maupun pekerja," tambah Presiden SBY yang hari ini  berulang tahun ke-64.

Menurut Presiden, pemerintah terus bekerja mengatasi persoalan ekonomi Indonesia. Sebagaimana negara lain, seperti India, Brasil, China, Rusia, Afrika Selatan, Turki dan lain-lain, juga melakukan hal yang sama.

Kepala Negara menambahkan, saat di KTT G-20 di St Petersburg, Rusia, Jumat akhir pekan lalu, ia juga menghadiri pertemuan Dunia Bisnis dan Serikat Pekerja (B-20 dan L-20), yang semangatnya adalah mencari solusi bersama, tidak saling menekan.

Bahkan, lanjut Presiden SBY, selama dua hari, para pemimpin G-20 membahas situasi ekonomi dunia terkini untuk mencari solusi yang tepat bagi kepentingan bersama.

Sementara ekonomi negara maju belum pulih, kecuali Amerika Serikat dan Jepang sedikit baik, ekonomi emerging markets tertekan, termasuk Indonesia.

Negara  Brasil, Rusia, India, China (BRICS) dan Afrika Selatan serta emerging markets mengalami masalah baru, di antaranya pertumbuhan yang melambat dan nilai tukar melemah.

Menurut Presiden SBY, ada dua penyebab masalah tersebut, yaitu eksternal (perubahan kebijakan moneter AS) dan internal (persoalan di dalam BRICS dan emerging markets sendiri). Presiden mengemukakan, banyak pemimpin G-20 yang meminta, termasuk dirinya, mengenai perlunya konsultasi dan koordinasi kebijakan (utamanya AS) agar negara lain tidak jadi korban.

"Saya sampaikan, Indonesia terus mengatasi persoalan baru ini, tapi negara maju harus ikut jaga dan tidak mengganggu stabilitas keuangan global," kata Presiden.