Penaikan Royalti Batubara Ditunda, Ini Dalih Pemerintah

"Ini memang lagi dievaluasi. Sedang menerima masukan dari yang lain dan nanti akan dievaluasi," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo saat ditemui di Gedung DPR Jakarta, Senin (16/9/2013).

Saat ini pemerintah memang masih menunggu masukan dari industri terkait harga batubara, kondisi pertambangan, ekspor yang menurun hingga soal kebijakan China yang melakukan pembatasan ekspor batubara.

Tarif royalti IUP memang lebih rendah dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang hanya 7 persen. Sehingga pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan tarif ini.

Untuk itu, saat ini masih digelar diskusi bersama Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI). Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan akan mereview wacana kenaikan royalti baik besarannya hingga mekanismenya. Hal ini akan membuat iklim usaha pertambangan akan lebih baik.