Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI Ngotot Beli Peternakan, Nasionalisme Australia Terusik

Kompas.com - 25/09/2013, 13:29 WIB

CANBERRA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia tetap menginginkan membuka lahan peternakan seluas 1,5 juta hektar di Australia. Rencana untuk membuka peternakan ini dilakukan untuk memastikan pasokan daging di dalam negeri.

Untuk mencari peluang bisnis tersebut, Menteri Keuangan Indonesia Chatib Basri sudah menyetujui untuk mencari perusahaan peternakan Australia yang akan diakuisisi. "Saya pikir perusahaan BUMN akan menindaklanjutinya," kata Chatib, seperti yang dilansir The Australian.

Namun, keinginan Indonesia untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan lokal Australia dengan kepemilikan saham mayoritas membuat nasionalisme Australia terganggu. Bahkan, media Australia memberitakan, keinginan Indonesia itu akan memperburuk proteksi Australia.

Menteri Pertanian Barnaby Joyce menyatakan, kepemilikan lahan oleh Indonesia di Australia itu bertentangan dengan kepentingan nasional Australia. Selain itu, Pemerintah Australia juga keberatan dengan kebijakan impor sapi Indonesia yang dinilai terlalu protektif.

Indonesia yang membuat program swasembada daging membuat ekspor daging sapi dari Australia tersendat. Tercatat tahun ini, jumlah sapi yang diperdagangkan hanya mencapai 267.000 ekor, sepertiga dari volume ekspor Australia empat tahun lalu.

"Jadi ide melihat swasembada itu adalah Indonesia berinvestasi di Australia dengan cara mendirikan perusahaan patungan di Asutralia," kata Chatib. Jika perlu, kata Chatib, Indonesia mengimpor sapi dari peternakan milik Indonesia.

Sementara itu, sumber The Australian menyebutkan, Orang Kementerian Pertanian Indonesia telah mengajukan lahan peternakan ke Pemerintah Australia. Namun, Departemen Pertanian Australia menolak permintaan data tersebut.

Departemen Pertanian Australia menolak memberikan informasi tersebut dengan alasan, data tersebut tidak diberikan kepada pihak di luar Australia termasuk Indonesia. Selain itu, Australia khawatir, Pemerintah Indonesia menggunakan informasi itu untuk mem-blacklist lahan peternakan yang berpenyakit, atau karena alasan komersial lainnya.

Penolakan untuk memberikan data peternakan di Australia itu juga disampaikan oleh Luke Bowen, ketua asosiasi peternak. Bowen mengatakan, peternakan Australia saat ini tidak memiliki masalah kesehatan terkait ekspor ternak sejak 30 tahun silam.

Pernyataan dari Australia itu terkait dengan pernyataan dari Wakil Menteri Perdagangan Indonesia, Bayu Krisnamurthi, yang mencemaskan tentang keamanan dan kesehatan peternakan di Austaralia. (Asnil Bambani Amri)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Masih Merugi, Industri Fintech Lending Diharapkan Cetak Laba pada Kuartal II 2024

Masih Merugi, Industri Fintech Lending Diharapkan Cetak Laba pada Kuartal II 2024

Whats New
Surat Utang Diburu Investor, Pemerintah Kantongi Rp 21,36 Triliun

Surat Utang Diburu Investor, Pemerintah Kantongi Rp 21,36 Triliun

Whats New
Mudah, Begini Cara Cek Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan via Aplikasi JMO

Mudah, Begini Cara Cek Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan via Aplikasi JMO

Whats New
OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen SBN

OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen SBN

Whats New
Capex Adalah: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Cara Menghitungnya

Capex Adalah: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Cara Menghitungnya

Earn Smart
Prospek Reksadana Campuran Dinilai Masih Menarik, Ini Alasannya

Prospek Reksadana Campuran Dinilai Masih Menarik, Ini Alasannya

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 21,36 Triliun dari Lelang 7 Seri Surat Utang Negara

Pemerintah Kantongi Rp 21,36 Triliun dari Lelang 7 Seri Surat Utang Negara

Whats New
OJK Tindak 45 Iklan Keuangan yang Langgar Aturan pada Kuartal I-2024

OJK Tindak 45 Iklan Keuangan yang Langgar Aturan pada Kuartal I-2024

Whats New
Asosiasi Vape Gencarkan Edukasi untuk Kurangi Kebiasaan Merokok

Asosiasi Vape Gencarkan Edukasi untuk Kurangi Kebiasaan Merokok

Whats New
Cara Resign dari Pekerjaan dengan Sopan dan Tanpa Drama

Cara Resign dari Pekerjaan dengan Sopan dan Tanpa Drama

Work Smart
PGN Saka Resmi Perpanjang Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas di IPA Convex 2024

PGN Saka Resmi Perpanjang Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas di IPA Convex 2024

Whats New
MSIG Life Bayar Klaim Meninggal Dunia dan Kesehatan Rp 164 Miliar per Kuartal I 2024

MSIG Life Bayar Klaim Meninggal Dunia dan Kesehatan Rp 164 Miliar per Kuartal I 2024

Whats New
Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat BRImo dengan Mudah

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat BRImo dengan Mudah

Spend Smart
Di IPA Convex 2024, Pertamina, Petronas, dan MedcoEnergi Sepakat Prioritaskan Kolaborasi

Di IPA Convex 2024, Pertamina, Petronas, dan MedcoEnergi Sepakat Prioritaskan Kolaborasi

Whats New
Bank Mandiri: Suku Bunga Acuan Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Bank Mandiri: Suku Bunga Acuan Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com