Buruh Tak Akan Pernah Menikmati Kenaikan Upah

Kompas.com - 04/11/2013, 07:08 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com
- Buruh tidak akan pernah menikmati kenaikan upah karena inflasi tinggi. Harga barang yang mahal membuat penerimaan riil selalu menyusut. Pemerintah harus menekan inflasi serendah mungkin dengan menyediakan transportasi, perumahan murah, dan perlindungan sosial.

Pemerintah tidak memiliki strategi perburuhan dan pengupahan yang komprehensif. Hal ini mengakibatkan buruh selalu menuntut kenaikan upah menjelang akhir tahun.

Demikian benang merah pendapat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea dan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar di Jakarta, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi di Kendari, Sulawesi Tenggara, serta Sekretaris Eksekutif Apindo Jawa Barat di Bandung Rudi Martono, Minggu (3/11/2013).

”Kenaikan upah dan harga-harga seperti kejar-kejaran. Mari buruh, pengusaha, dan pemerintah duduk bersama mengendalikan keadaan ini supaya forum tripartit tidak formalitas semata,” kata Andi.

Harga kebutuhan pokok yang terus membubung membuat buruh hampir tak dapat menikmati jerih payah. Seorang buruh lajang menghabiskan sekitar 45 persen dari upah untuk kontrak kamar atau rumah, 30 persen untuk makan sehari-hari, dan 15 persen untuk ongkos angkutan.

Andi mengingatkan, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, pada tahun 2012, mengatakan, pemerintah akan menyiapkan ratusan bus gratis dan rumah susun untuk buruh di kawasan industri. Pemerintah juga berjanji membangun rumah sakit buruh agar buruh bisa berobat gratis.

Andi menagih keseriusan pemerintah mengatasi pungutan liar yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Menurut Bank Dunia pada 2012, pengusaha mengeluarkan 20 persen-22 persen dari biaya produksi untuk pungutan liar dan hanya 9 persen-12 persen untuk komponen upah.

”Banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah supaya buruh hidup layak. Jika angkutan buruh sebagai salah satu dari tiga janji untuk buruh itu bisa dipenuhi, biaya hidup buruh sudah berkurang,” kata Andi.

Mekanisme pasarTimboel meminta pemerintah berkonsentrasi menjaga upah riil buruh. Menurut Timboel, kenaikan upah nominal tidak berkorelasi positif terhadap upah riil akibat inflasi yang tinggi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2011 sebesar Rp 1.290.000 per bulan, naik dari Rp 1.118.009 per bulan pada 2010. Penetapan UMP tahun 2013 sebesar Rp 2,2 juta per bulan pada akhir tahun 2012 telah memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat industri padat karya kolaps.

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X