Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanpa Izin DPR, LPS Akhirnya Suntik Bank Mutiara Rp 1,5 Triliun

Kompas.com - 20/12/2013, 13:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akhirnya menyuntik PT Bank Mutiara Tbk sebesar Rp 1,5 triliun, untuk mengatasi merosotnya rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) bank tersebut.

Sekretaris Perusahaan LPS Samsu Adi Nugroho mengatakan, dengan tambahan modal sebesar itu, saat ini CAR LPS sudah di atas ketentuan Bank Indonesia. Adi Nugroho juga menyatakan secara prinsip pihaknya tidak perlu meminta persetujuan DPR atas penambahan modal itu.

"Hari ini per 20 Desember 2013, CAR Bank Mutiara sudah di atas yang disyaratkan Bank Indonesia, karena LPS sudah menyuntikkan mdal sebesar Rp 1,5 triliun. Secara prinsip, kami bisa menambah modal tanpa izin DPR," ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (20/12/2013).

Penjelasan tersebut sekaligus menjawab berbagai informasi yang beredar belakangan ini mengenai merosotnya CAR Mutiara dan rencana LPS menambah modal pada bank tersebut.

Beberapa hari lalu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengungkapkan pihaknya masih menunggu perintah pimpinan DPR terkait pemberian izin LPS menyuntik modal Bank Mutiara. Menurut Harry Azhar, penambahan modal harus melalui izin lembaganya.

Hari ini, Bank Indonesia (BI) menyatakan, telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan LPS terkait permasalahan yang terjadi pada PT Bank Mutiara Tbk.

"Jadi mungkin sementara yang saya bisa sampaikan bahwa BI mengirimkan pesan kepada LPS dan LPS akan menindaklanjuti," kata Gubernur BI Agus D W Martowardojo seusai upacara pelepasan 1.150 pegawai BI yang akan pindah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jumat (20/12/2013).

Agus menekankan, secara umum perbankan dalam keadaan baik. Bila ada bank yang perlu diperbaiki modalnya, kata dia, tentu yang menjadi pemegang saham akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan.

"Saya belum bisa membicarakan tentang individual bank terlalu jauh. Saya hanya ingin menyampaikan secara umum perbankan kita baik. Kalau ada di Mutiara ada yang ditanyakan, saya hanya bisa (bilang) kita sudah mengirimkan surat ke LPS sudah berkomunikasi dan mereka akan menindaklanjuti," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com