Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dampak Banjir, Wamenkeu Prediksi Inflasi Januari Dekati 1 Persen

Kompas.com - 24/01/2014, 14:02 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir yang merendam beberapa daerah di Tanah Air termasuk DKI Jakarta dipastikan akam menyumbang kenaikan inflasi untuk bulan Januari 2014. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memprediksi inflasi Januari akan hampir menyentuh angka 1 persen.

"Banjir ya mungkin (berdampak ke inflasi) Januari. Tidak sampai 2 persen. Hampir mendekati 1 persen," kata Wakil Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro di Kantor Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu, Jumat (24/1/2014).

Meski telah memprediksi angka inflasi bulan Januari, Bambang mengatakan hingga saat ini angka resmi inflasi Januari belum dikeluarkan karena bulan Januari belum berakhir dan banjir pun masih terjadi di beberapa titik sehingga dampak keseluruhan belum dapat dipastikan.

Namun, ia mengaku melonjaknya harga pangan di pasar akan mendorong inflasi. Akan tetapi, Bambang menjelaskan hal yang utama adalah menjaga pasokan pangan agar inflasi tetap terjaga. "Ya seperti itu (kenaikan harga pangan dorong inflasi). Mudah-mudahan ini tidak lama. Ya yang penting kita jaga pasokan pangan supaya mudah-mudahan inflasinya tidak seperti tahun lalu," ujar dia.

Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan inflasi Januari akan lebih banyak disumbang sektor pangan. Penyebabnya tak lain adalah banjir yang menyebabkan rantai distribusi pangan mengalami gangguan. "Ya dari pangan, lebih banyak dari pangan. Gangguan distribusi pastinya karena banjir," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SeaBank Indonesia Bukukan Laba Rp 52 Miliar di Kuartal I-2024

SeaBank Indonesia Bukukan Laba Rp 52 Miliar di Kuartal I-2024

Whats New
Bakal 'Buyback' Saham, Bos ADRO: Sebanyak-banyaknya Rp 4 Triliun

Bakal "Buyback" Saham, Bos ADRO: Sebanyak-banyaknya Rp 4 Triliun

Whats New
Luhut Dorong Maskapai Penerbangan Asing Beroperasi di Indonesia

Luhut Dorong Maskapai Penerbangan Asing Beroperasi di Indonesia

Whats New
Kementerian ESDM: 331 Perusahaan Industri Menghemat Energi pada 2023

Kementerian ESDM: 331 Perusahaan Industri Menghemat Energi pada 2023

Whats New
Home Credit Catat Volume Pembiayaan Rp 2,59 Triliun Sepanjang Kuartal I 2024

Home Credit Catat Volume Pembiayaan Rp 2,59 Triliun Sepanjang Kuartal I 2024

Whats New
Membangun Bisnis Kuliner bersama Boga Hiji

Membangun Bisnis Kuliner bersama Boga Hiji

Whats New
Di Tengah Penurunan Penjualan Unit Baru, Tren Kredit Kendaraan Tetap Tumbuh

Di Tengah Penurunan Penjualan Unit Baru, Tren Kredit Kendaraan Tetap Tumbuh

Whats New
RUPST, Emiten Boy Thohir ADRO Angkat Direktur Baru

RUPST, Emiten Boy Thohir ADRO Angkat Direktur Baru

Whats New
Ketegangan Geopolitik Timur Tengah Dinilai Bikin Saham-saham Berfundamental Bagus Terdiskon

Ketegangan Geopolitik Timur Tengah Dinilai Bikin Saham-saham Berfundamental Bagus Terdiskon

Whats New
Sri Mulyani Sebut Sedang Siapkan Anggaran Pemerintah Prabowo-Gibran

Sri Mulyani Sebut Sedang Siapkan Anggaran Pemerintah Prabowo-Gibran

Whats New
Nilai Ekspor Indonesia Naik Jadi 19,62 Miliar pada April 2024

Nilai Ekspor Indonesia Naik Jadi 19,62 Miliar pada April 2024

Whats New
Adaro Energy Bakal Tebar Dividen Final Rp 6,4 Triliun Tahun Ini

Adaro Energy Bakal Tebar Dividen Final Rp 6,4 Triliun Tahun Ini

Whats New
Masuknya Starlink Dikhawatirkan Ancam Bisnis Operator Lokal, Luhut: Semua Harus Berkompetisi

Masuknya Starlink Dikhawatirkan Ancam Bisnis Operator Lokal, Luhut: Semua Harus Berkompetisi

Whats New
OJK Bakal Bikin Ketentuan Tarif Premi Asuransi Kendaraan Listrik

OJK Bakal Bikin Ketentuan Tarif Premi Asuransi Kendaraan Listrik

Whats New
Eks Pejabatnya Ditahan KPK Kasus Pengadaan Lahan, PTPN Sebut Dukung Proses Hukum

Eks Pejabatnya Ditahan KPK Kasus Pengadaan Lahan, PTPN Sebut Dukung Proses Hukum

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com