Kompas.com - 27/02/2014, 11:07 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

Lagi-lagi belajar dari ISO, semula negara-negara maju enggan mengakui ISO sebagai standar kualitas produk. Namun, ketika industri dan pihak terkait bersikukuh bersama-sama menggunakan ISO, barulah negara-negara itu "tunduk" mengacu pada ISO.

Akhirat

Pada akhirnya, apa pun lembaga sertifikasi dan transparansi yang diberlakukan, Dradjad mengatakan poin terpenting adalah para pelaku dan pelaksana. "Kalaupun kandungan produk dipastikan murni halal, tapi ada sogokan untuk mendapatkan sertifikasinya, tetap saja kehalalan produk itu cacat," kata dia.

Terlebih lagi, ujar Dradjad, pemeriksaan ke lokasi untuk memantau proses produksi produk bisa saja menghasilkan data yang "bersih", tetapi tak ada jaminan apakah di luar waktu pemeriksaan proses tersebut tetap sama bersihnya. Di Eropa yang relatif jauh lebih maju dari Indonesia saja kebobolan, kata dia, soal pemasaran daging kuda yang diklaim sebagai daging sapi.

"Ini jumlah berton-ton, bukan diselipkan satu dua kilogram," kata Dradjad. Poinnya, ini soal orang-orang yang terlibat. "Apa pun sistemnya, kalau orangnya suka terima suap, akan tetap bobol," tegas Dradjad.

Ibaratnya dalam hukum agama Islam, orang yang tidak tahu tidak akan dipersalahkan bila mengonsumsi barang tak halal. Namun, bila ada orang yang tahu tapi pura-pura tak tahu ada kandungan tak halal, apalagi karena menerima sogokan dan membiarkan produk itu dikonsumsi oleh orang yang tak tahu kandungannya, menurut Dradjad urusannya akan jadi dunia-akhirat.

Sertifikasi, sekali lagi memang tak sesederhana pemberian stempel maupun sertifikat. Pada kasus kehalalan produk, tidak setiap produk akhir tanpa kandungan produk non-halal maka dinyatakan halal. Tidak sedikit produk tanpa kandungan non-halal proses produksinya melibatkan penggunaan zat non-halal.

"Di luar negeri dan perkayuan sudah diterapkan sistem CoC, Chain of Custody," kata Dradjad. Bila produk akhir bisa ditelisik lewat pengujian kimia untuk menentukan kandungan zat-nya, maka CoC dipakai untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan zat non-halal dalam proses produksi.

Misalnya, sebuah perusahaan menghasilkan dua produk, dengan satu produk dijual ke pasar konsumen produk halal dan produk lain dijual ke pasar bebas. Barang belanjaan dan peralatan produksi perusahaan harus sepenuhnya bebas dari zat non-halal.

"Bila tidak, perusahaan itu harus dipecah dua. Ini untuk memastikan standar kandungan dan proses halal terpenuhi. ini sudah jalan sistem CoC di praktik internasional." Kehalalan produk memang bukan persoalan sederhana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.