Kemenkeu: Kalau Ada Penyelewengan, Pasti Ditindaklanjuti

Kompas.com - 27/02/2014, 19:55 WIB
Kantor Kementrian Keuangan KEMENTRIAN KEUANGANKantor Kementrian Keuangan
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kiagus Ahmad Badaruddin memastikan, jika ada penyelewengan anggaran di lingkungan Kemenkeu, sudah pasti instansi negara di bawah komando Chatib Basri itu bakal menindaklanjuti.

“Temuan itu kalau memang betul pasti sudah kita tindaklanjuti, akan kita clear-kan. Kalau tidak kita tindaklanjuti tentu tidak dapat WTP dong,” kata dia dihubungi wartawan, Kamis (27/2/2014).

Pernyataan Agus tersebut menanggapi keterangan yang disampaikan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang menyebutkan ada dugaan penyelewengan anggaran perjalanan dinas di Kemenkeu sepanjang semester 1 -2013 yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 3,537 miliar, 6.303 dollar AS, dan 824 Euro.

Soal besarnya biaya perjalanan di Kemenkeu, Agus menjelaskan sejumlah alasan. Pertama, kementerian tersebut belum menyerahkan semua urusan ke daerah. Dengan demikian, frekuensi perjalanan dinas baik dari pusat ke daerah maupun sebaliknya lumayan tinggi.  Saat ini, Kemenkeu memiliki sekitar 1000 instansi di seluruh pelosok, dengan 62.000 karyawan Kemenkeu.

Alasan kedua yang membuat perjalanan dinas Kemenkeu lebih besar dibanding kementerian/lembaga lain yaitu, Kemenkeu melakukan kegiatan bilateral dan multilateral. Selain itu, Kemenkeu juga kerap menghadiri pertemuan organisasi atau lembaga keuangan dunia seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, serta ADB, dan lainnya.

“Perjalanan dinas ke luar negeri Rp 45 miliar ya wajar-wajar saja, iya kan? Masa orang enggak boleh luar negeri, nanti orang tidak bisa melaksanakan tugasnya dong, iya kan? Jadi, hal itu menurut saya harus dilihat secara proporsional,” sambung Agus.

Selain pertemuan-pertemuan, lanjut Agus, training atau pelatihan juga bisa dikategorikan sebagai perjalanan dinas. Untuk hal ini, Agus menambahkan, pejabat Kemenkeu harus mendapat pelatihan yang cukup, sehingga mutu atau kualitas sebagai seorang pejabat bisa dipertanggungjawabkan.

“Ada training dong. Jadi, mutu pejabat Kemenkeu itu, Anda bisa lihat kenapa dia pintar, kan disekolahin. Emang kita pingin punya pejabat yang ilmunya ketinggalan terus? Kalau pingin punya pejabat yang pintar, demokratis, ya disekolahin dong,” katanya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.