Akademisi Ini Pertanyakan Sikap Jokowi soal "Outsourcing"

Kompas.com - 02/05/2014, 19:07 WIB
Bakal capres PDI-P Joko Widodo bersama anggota Komisi IX Rieke Dyah Pitaloka menjenguk Abdullah, buruh, yang menderita sakit pinggang, di Rorotan, Jakarta Utara, Kamis (1/5/2014). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaBakal capres PDI-P Joko Widodo bersama anggota Komisi IX Rieke Dyah Pitaloka menjenguk Abdullah, buruh, yang menderita sakit pinggang, di Rorotan, Jakarta Utara, Kamis (1/5/2014).
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com -- Bakal calon presiden PDI Perjuangan, Joko Widodo atau Jokowi, dinilai lebih berpihak kepada pengusaha dibandingkan buruh karena keengganannya menghapus sistem outsourcing (alih daya).

Sikap tersebut juga dinilai bertentangan dengan slogan wong cilik PDI-P, di mana buruh menjadi konstituen penting bagi PDI-P. "Bagi dia, dukungan para pemodal ini penting untuk memenangi pilpres di tengah politik uang yang menggila," kata pengamat politik Universitas Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, saat dihubungi, Jumat (2/5/2014).

Dia pun mengaku terkejut dengan keraguan mantan Wali Kota Surakarta itu menghapus sistem tersebut karena kebijakan outsourcing muncul saat Megawati Soekarnoputri menjadi presiden. Sikap Jokowi tersebut, kata dia, juga sejalan dengan keinginan para pengusaha besar.

"Apa mungkin Jokowi melawan para majikan yang memberi support finansial besar ini, termasuk mereka yang menyewakan pesawat untuk kampanye?" ujar dia.

Zaki pun meminta kepada para buruh untuk mendesak Jokowi agar menjelaskan visi dan misinya soal perburuhan. Dia menilai Jokowi menjadi pembela outsourcing yang menindas buruh, dan hal ini sangat ironis mengingat Jokowi selama ini lekat sebagai pemimpin yang populis dan merakyat.

"Padahal, buruh dan kelompok wong cilik inilah yang menjadi konstituen PDI-P," ucapnya. Sebelumnya, Joko Widodo mengatakan, jika kelak menjadi presiden, dia akan tetap memimpin berlandaskan undang-undang dan konstitusi yang berlaku.

Sistem outsourcing itu berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebagian buruh dari Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB) Bekasi mengimbau Jokowi untuk menjadi capres yang berani menghapus sistem outsourcing.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.