Kompas.com - 19/08/2014, 00:31 WIB
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com -
Beban pemerintah pusat membayar pengeluaran para pegawainya semakin membesar. Selain karena kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS), Polri dan TNI, lonjakan belanja pegawai juga merupakan imbas banyaknya lembaga pemerintah dan kebijakan program remunerasi yang gencar berlangsung di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Sesuai Nota Keuangan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015, pemerintah mengalokasikan belanja pemerintah pusat tahun depan sebesar Rp 1.379,88 triliun, naik 7,77 persen dari tahun 2014. Dari jumlah itu, baseline untuk belanja pegawai Rp 263,9 triliun. 

Total belanja pegawai ini diprediksikan bakal membengkak karena belum memasukkan anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tahun depan Rp 404 triliun, yang juga untuk membayar gaji tenaga para pendidik. 

RAPBN 2015 menganggarkan, dana tunjangan profesi guru PNS daerah senilai Rp 70,25 triliun. Ada pula dana tambahan penghasilan guru PNS daerah Rp 1,10 triliun. Dengan demikian, setidaknya belanja pegawai tahun depan di atas Rp 340 triliun. Asal tahu saja, total belanja pegawai tahun 2014 masih sekitar Rp 262,98 triliun, naik 18,61 persen dari tahun 2013.

Saat menyampaikan Nota Keuangan RAPBN 2015 di DPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan, gaji PNS, Polri, dan TNI tahun depan naik 6 persen dari tahun ini. Inilah salah satu penyumbang kenaikan itu.

Tak hanya itu, SBY juga gencar menyetujui pemberian remunerasi bagi PNS di berbagai instansi. Tahun 2009 baru lima instansi yang mendapat remunerasi, tapi sekarang sudah menjadi 78 kementerian dan lembaga (K/L).

Banyaknya lembaga pemerintah memang memicu pemborosan belanja pegawai. Tak heran, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar, berharap, pemerintahan baru 2014-2019 bisa merampingkan K/L untuk menghemat anggaran. "Kami usulkan jumlah menteri maksimal 28 orang, lalu beberapa K/L juga harus dihilangkan," kata Azwar, Senin (17/8/2014).

Azwar menjelaskan, pemangkasan K/L itu tidak akan membuat beberapa urusan yang selama ini ditanganinya hilang. Sebab, urusan-urusan tersebut akan dialihkan ke K/L lainnya. Pengurangan ini juga untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan. (Asep Munazat Zatnika)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.