Freeport Berharap Kabar Baik dari Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 14/10/2014, 12:33 WIB
Freeport KOMPAS/AGUS SUSANTOFreeport
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto optimistis, pemerintah baru akan memberikan kabar baik mengenai perpanjangan kontrak perusahaan tambang raksasa yang berbasis di Amerika Serikat itu.

Keyakinan tersebut didorong pernyataan Menko Perekonomian Chairul Tanjung (CT) bahwa sudah ada benang merah dari renegosiasi Freeport dalam transisi pemerintahan ini. Untuk diketahui, kontrak Freeport akan berakhir pada 2021 mendatang.

"Enggak masalah proses renegosiasi bisa dituntaskan sekarang atau pemerintah baru. Pak CT sudah menjanjikan ada benang merah. Dari waktu ke waktu saya selalu konsultasi dengan beliau," kata Rozik di Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Rozik mengakui, saat ini ada dua prinsip pokok yang menjadi masalah dalam amandemen kontrak. Pertama, soal garansi hukum untuk Freeport pasca-berakhirnya izin kontrak karya (KK) pada 2021.

Asal tahu saja, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam telah memastikan "rezim" KK akan berakhir, dan akan diganti dengan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Persoalan kedua, kata Rozik, adalah kestabilan fiskal, seperti royalti.

"Kita membutuhkan kestabilan itu untuk perhitungan jangka panjang. Mereka belum mengatakan setuju atau tidak," ucap Rozik.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X