Kompas.com - 21/10/2014, 11:45 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia ketujuh membuka harapan besar, terutama di sektor maritim. Pasalnya, ini menjadi salah satu fokus Jokowi ketika kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) .

Dalam pidato perdana yang disampaikan usai acara pelantikan di Gedung MPR/DPR, Senin (20/10/2014) kemarin, Jokowi, mengatakan, pemerintahannya akan mengembalikan kejayaan Indonesia di sektor maritim. Mantan gubernur DKI Jakarta ini bilang sektor maritim ini akan digarap secara maksimal dan menjadi program prioritas nasional. (baca: Laut Masa Depan Indonesia)

Untuk itu, dia meminta semua elemen bangsa bisa bekerja keras mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. "Kini saatnya kita kembali memaksimalkan potensi laut, sudah terlalu lama bangsa Indonesia ini memunggungi laut," kata Jokowi dalam pidatonya di gedung parlemen.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri menambahkan sektor maritim selama ini seolah dilupakan bangsa Indonesia. Untuk itu, dia berharap besar Presiden Jokowi dapat melaksanakan janjinya untuk kembali memajukan sektor maritim dalam negeri.

Dolfie OFP, mantan anggota Kelompok Kerja Tim Transisi mengatakan bahwa untuk menggarap sektor maritim ini, pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla dihadapkan pada masalah kebutuhan anggaran yang cukup besar.

Berdasarkan hitungan yang telah dilakukannya bersama Tim Transisi, untuk membangun "jembatan" penghubung di sektor maritim saja, anggaran yang diperlukan selama lima tahun bisa mencapai Rp 2.000 triliun.

Salah satu program maritim yang menjadi andalan Jokowi adalah Tol Laut, yakni pemanfaatan kapal-kapal besar untuk mengangkut barang dan penumpang dalam jumlah besar dan dilakukan secara konsisten sehingga dapat menurunkan biaya logistik.

Namun, untuk merealisasikannya, pemerintah Jokowi-JK diharuskan melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur pelabuhan, seperti membangun 24 pelabuhan yang akan disinggahi tol laut ini, terutama pelabuhan yang lokasinya belum tersentuh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) (Persero).

Tol laut diklaim mampu meneken disparitas harga barang kebutuhan pokok antara wilayah Indonesia Barat dengan Indonesia Timur yang selama ini terjadi.

Deputi Kepala Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, Ridwan Djamaluddin mengatakan selain masalah anggaran yang besar, tantangan besar yang bakal dihadapi Jokowi untuk menerapkan kebijakan sektor maritim adalah minimnya kesiapan pelabuhan yang ada saat ini.

Menurutnya, meskipun jumlah pelabuhan di Indonesia sudah banyak, namun pelabuhan tersebut banyak yang belum memadai secara ekonomi.  "Untuk tol laut ini dapat dipastikan pelabuhan-pelabuhan kecil belum siap berperan dalam program tersebut," katanya.

Kementerian Perhubungan (Kemhub) pada tahun 2015 mempunyai program prioritas di sektor kelautan, yakni membangun dan merevitalisasi 50 pelabuhan di kawasan Indonesia Barat, Tengah, dan Timur.

Selain itu, ada juga pengembangan 86 pelabuhan laut perintis yang fokus  pada wilayah Indonesia Timur. (Agus Triyono)

baca juga: Untuk Tarik Tali Kapal Saja Gunakan Pekerja Asing

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasang Panel Surya di Medan, APL Yakin Bisa Kurangi 63,5 Ton Karbon Emisi Per Tahun

Pasang Panel Surya di Medan, APL Yakin Bisa Kurangi 63,5 Ton Karbon Emisi Per Tahun

Whats New
Perkuat Bisnis, Farmasi Digital Lifepack Dapat Suntikan Dana Rp 103,3 Miliar

Perkuat Bisnis, Farmasi Digital Lifepack Dapat Suntikan Dana Rp 103,3 Miliar

Whats New
Tingkatkan Riset di Perguruan Tinggi, Pemerintah Gelontorkan Rp 2,15 Triliun

Tingkatkan Riset di Perguruan Tinggi, Pemerintah Gelontorkan Rp 2,15 Triliun

Whats New
RI dan Arab Saudi Teken Kesepakatan Sistem Penempatan Satu Kanal PMI

RI dan Arab Saudi Teken Kesepakatan Sistem Penempatan Satu Kanal PMI

Whats New
Citi Indonesia Perkirakan BI akan Naikkan Suku Bunga Acuan 0,5 Persen Sampai Akhir Tahun

Citi Indonesia Perkirakan BI akan Naikkan Suku Bunga Acuan 0,5 Persen Sampai Akhir Tahun

Whats New
Kemenperin: Kinerja Industri Kaca Nasional Terus Tumbuh Setiap Tahunnya

Kemenperin: Kinerja Industri Kaca Nasional Terus Tumbuh Setiap Tahunnya

Whats New
Prospek Profitabilitas GoTo Usai Perluas Kerja Sama dengan Bank Jago

Prospek Profitabilitas GoTo Usai Perluas Kerja Sama dengan Bank Jago

Earn Smart
Soal Isu Harga Mi Instan Naik 3 Kali Lipat, Kementan: Pemerintah Mengedepankan Kewaspadaan

Soal Isu Harga Mi Instan Naik 3 Kali Lipat, Kementan: Pemerintah Mengedepankan Kewaspadaan

Whats New
Soal Penyesuaian Harga Tiket Pesawat, Garuda Indonesia Masih Pantau Harga Avtur

Soal Penyesuaian Harga Tiket Pesawat, Garuda Indonesia Masih Pantau Harga Avtur

Whats New
Y20 Didorong Jadi Solusi Konkret dan Rumusan Rekomendasi dalam 'Leader's Declaration' G20

Y20 Didorong Jadi Solusi Konkret dan Rumusan Rekomendasi dalam "Leader's Declaration" G20

Whats New
Harga Mie Instan Melonjak, Kementan Ajak Masyarakat Waspada Ancaman Krisis Pangan Global

Harga Mie Instan Melonjak, Kementan Ajak Masyarakat Waspada Ancaman Krisis Pangan Global

Rilis
Nakes Bakal Lebih Dulu Terima Vaksin Dosis Keempat, Kapan untuk Masyarakat Umum?

Nakes Bakal Lebih Dulu Terima Vaksin Dosis Keempat, Kapan untuk Masyarakat Umum?

Whats New
Brand Lokal Makin Dilirik, Ini Kisah UMKM yang Raup Cuan melalui Shopee

Brand Lokal Makin Dilirik, Ini Kisah UMKM yang Raup Cuan melalui Shopee

Smartpreneur
Biaya Balik Nama Motor 2022 serta Syarat dan Cara Mengurusnya

Biaya Balik Nama Motor 2022 serta Syarat dan Cara Mengurusnya

Spend Smart
Sri Mulyani Waspadai Lonjakan Inflasi Imbas Ketidakpastian Global

Sri Mulyani Waspadai Lonjakan Inflasi Imbas Ketidakpastian Global

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.