Ketimbang Naikkan Harga BBM, Jokowi Diminta Genjot Penerimaan Pajak

Menurut dia, masih banyak cara lain yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia, yang salah satunya adalah dengan menggenjot penerimaan dari pajak. Yandri menjelaskan, saat ini pendapatan pemerintah dari sektor pajak baru mencapai 52 persen. Angka tersebut masih bisa ditingkatkan ke jumlah maksimal jika pemerintah mau bekerja keras.

"Kalau pemerintah menggenjot menjadi 80 persen saja itu sudah berapa triliun?" kata Yandri di Gedung DPR, Senanyan, Jakarta, Selasa (19/11/2014).

Pemerintah harus mencari dan melakukan solusi-solusi serupa untuk menggenjot penerimaan. Pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, yang selama ini menjadi alasan pemerintah menaikkan harga BBM, yang pada akhirnya bisa dilakukan tanpa harus mengalokasikan subsidi.

"Subsidi ada, biaya pembangunan ada. Kalau masih kurang, itu tugas pemerintah baru. Ini jadinya kita anggap tidak bekerja untuk mencari uang. Jual bensin dan solar saja, tidak boleh," ujar Yandri.

Yandri meyakini, tak lama lagi anggota DPR akan mengajukan hak interpelasi kepada pemerintah untuk menjelaskan mengenai alasan kenaikan BBM ini. Saat mengumumkan kenaikan harga BBM kemarin, Presiden Jokowi mengungkap alasannya mengeluarkan kebijakan yang tidak populer ini.

Menurut Jokowi, negara membutuhkan anggaran untuk sektor produktif, seperti membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, anggarannya tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM yang terus menggelembung setiap tahun.

Sementara itu, bagi masyarakat miskin, pemerintah telah menyiapkan program perlindungan sosial dalam bentuk paket kartu yang sering disebut sebagai "kartu sakti". Paket itu berupa Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar.