Cara ini ditempuh untuk menaikkan setoran pajak. Maklum, tahun depan target pajak digenjot menjadi Rp 1.380 triliun. Padahal tahun ini untuk mencapai Rp 1.000 triliun saja, aparat pajak sudah kelimpungan.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, tahun depan, aparat pemeriksaan pajak akan menyisir satu per satu perusahaan tambang dan kalangan profesional. Pemerintah melihat masih banyak pengusaha pertambangan, artis, pengacara, atlet, akuntan, hingga dokter yang masih menunggak pajak.
Bahkan, kata Bambang, banyak pemilik izin usaha pertambangan (IUP) tak memiliki NPWP. Sebagai contoh, dari 3.066 perusahaan batubara pemegang IUP, 726 perusahaan di antaranya atau 23,6 persen tak memiliki NPWP.
Penerimaan pajak dari kalangan profesional berpendapatan tinggi juga minim. Hingga 14 November 2014, setoran pajak penghasilan (PPh) perorangan (pasal 21) senilai Rp 93,10 triliun, sebagian besar dari karyawan atau pekerja. Sedangkan PPh dari non karyawan, seperti pengacara, artis, hingga dokter hanya Rp 4 triliun. "Fee artis kan besar, gaya hidupnya mewah, seharusnya kontribusi pajaknya juga besar," kata Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan, Kamis (4/12/2014).
Karena itu, mulai tahun depan, Ditjen Pajak akan memeriksa dan menelusuri satu per satu aset dan kekayaan artis, dokter, akuntan, pengacara, serta profesional lainnya. Hasilnya akan dicocokkan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
Jika jumlah pajak yang dibayarkan tak sebanding dengan aset serta pendapatan, DJP akan menghitung ulang tagihan pajak dan wajib pajak wajib membayar kekurangannya. "Jika tak mau, NPWP akan dicabut, selanjutnya akan diserahkan ke pihak berwajib," tandas Mardiasmo.
Jadi, bersiaplah menghadapi aksi galak aparat pajak yang tengah berusaha menggenjot setoran. (Jane Aprilyani)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.