Usai Moratorium, Menteri Susi Bakal Terapkan Kuota Perikanan Tangkap

Kompas.com - 07/12/2014, 14:30 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan sambutan di acara puncak Hari Ikan Nasional (Harian as), Parkir Timur Senayan, Jakarta, Minggu (30/11/2014) YOGA SUKMANAMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan sambutan di acara puncak Hari Ikan Nasional (Harian as), Parkir Timur Senayan, Jakarta, Minggu (30/11/2014)
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna menjaga kelestarian hayati, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerapkan kuota untuk perikanan tangkap. Kuota didasarkan pada potensi yang ada pada tiap Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Direktur Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Toni Ruchimat, mengatakan, eksploitasi perikanan tangkap di sebagian besar WPP di Indonesia tergolong over eksplotasi. Dari data yang dihimpun Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Kajiskan) bersama Balitbang KKP, potensi perikanan yang berkelanjutan atau Maximum Sustainable Yield (MSY) dari 11 WPP sebanyak 6,512 juta ton per tahun.

"Dari potensi tersebut, jumlahikan yang boleh ditangkap sebanyak 80 persen, atau sekitar 4,8-5 juta ton," ucap Toni akhir pekan ini.

Namun, jika dibandingkan dengan produksi yang ditangkap, berdasarkan statistik yang dikumpulkan dari 816 pelabuhan perikanan pusat dan daerah, maka kondisi over-eksploitasi perikanan tangkap sudah terjadi sejak 2011. Dengan kata lain, lebih dari lima juta ton ikan dieksploitasi per tahunnya, atau lebih dari 20 juta ton hingga 2014.

"Nah, kondisi seperti itu merupakan sinyal bagi kita. Kalau diteruskan eksploitasinya, sama saja kita makan tabungan," imbuh Toni.

Menurut Toni, moratorium merupakan salah satu langkah yang diambil untuk menata ulang kegiatan perikanan tangkap di Indonesia. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga telah melarang kegiartan alih muatan di tengah laut (transhipment). Sebab, sumber daya ikan akan makin kritis jika illegal and unreported fishing (IU fishing) masih terus-menerus terjadi.

"Nanti (di samping) pengaturan izin, mungkin ada open-close system, juga kita akan mengatur alokasi per WPP, kuota per WPP. Begitu nanti kuota melebihi, ada warning tidak boleh lagi tangkap. (Kalau sudah sesuai kuota) Berarti yang ditangkap (selebihnya) itu sudah ilegal. Ini ke depan yang dalam waktu dekat, kajian ataupun hitungan tentang kuota-kuota per WPP akan segera diselesaikan," jelas Toni.

Ditemui terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum merampungkan penghitungan kuota per WPP. Susi juga belum tahu kapan kebijakan kuota perikanan tangkap per WPP bisa diterapkan.

"Belum, belum. Masih moratorium," ucap Susi usai berbagi pengalaman di seminar Tanoto Entrepreneurship Series in Partnership with MM-UI, Jumat (5/12/2014).

53 Izin Dibekukan

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X