Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Anti-Mafia Migas Rekomendasikan Pertamax Disubsidi

Kompas.com - 21/12/2014, 19:36 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Tim Reformasi Tata Kelola Migas merekomendasikan kepada pemerintah untuk memberikan subsidi terhadap bahan bakar minyak RON 92 yang dikenal dengan sebutan Pertamax, seiring dengan penghapusan importasi RON 88.

“Besaran subsidi bensin (RON92) bersifat tetap, misalnya Rp 500 per liter,” ucap Ketua Tim, Faisal Basri, Minggu (21/12/2014).

Penghapusan impor RON 88 bertujuan untuk menciptakan transparansi pengadaan BBM utamanya yang disubsidi pemerintah. Faisal mengatakan, formula yang ruwet disederhanakan untuk menentukan harga patokan, yang mencerminkan pembentukan harga yang betul-betul terjadi di pasar.

Seiring dengan distopnya impor RON88, maka formula perhitungan harga patokan menjadi lebih sederhana yakni MOPS RON 92 ditambah margin (alpha) untuk bensin RON 92. Begitu juga dengan Solar, di mana perhitungan harga patokannya menjadi MOPS Gasoil 0,35 persen ditambah margin minyak Solar.

Anggota tim, Darmawan Prasodjo menuturkan kebutuhan Indonesia untuk Pertamax dan Premium saat ini sekira 16 juta barel per bulan, di mana produksi domestik mencukupi 6 juta barel per bulan.

“Nanti bila semua ada perubahan dari RON88 ke RON92, produksinya akan turun dari 6 juta barel jadi 5 juta barel per bulan. Jadi, ada peningkatan impor dari 10 juta barel per bulan menjadi 11 juta barel per bulan,” imbuh dia.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Dirjen Migas, Kementerian ESDM, Naryanto Wagimin mengatakan, meski dimungkinkan tidak ada lagi impor RON88, namun produk tersebut masih tersedia di ritel.

“Apakah nanti Premium subsidi enggak, kan tergantung pemerintah nanti. Pemerintah yang memutuskan,” kata dia. Adapun usulan subsidi Rp 500 per liter untuk Ron92, Naryanto mengatakan hal itu akan diterapkan sesuai dengan pemberlakukan fixed subsidy. Namun, Naryanto belum mengetahui pasti berapa besaran subsidi yang akan diberikan. “Kita tidak bisa tentukan, tergantung Menkeu,” ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SeaBank Indonesia Bukukan Laba Rp 52 Miliar di Kuartal I-2024

SeaBank Indonesia Bukukan Laba Rp 52 Miliar di Kuartal I-2024

Whats New
Bakal 'Buyback' Saham, Bos ADRO: Sebanyak-banyaknya Rp 4 Triliun

Bakal "Buyback" Saham, Bos ADRO: Sebanyak-banyaknya Rp 4 Triliun

Whats New
Luhut Dorong Maskapai Penerbangan Asing Beroperasi di Indonesia

Luhut Dorong Maskapai Penerbangan Asing Beroperasi di Indonesia

Whats New
Kementerian ESDM: 331 Perusahaan Industri Menghemat Energi pada 2023

Kementerian ESDM: 331 Perusahaan Industri Menghemat Energi pada 2023

Whats New
Home Credit Catat Volume Pembiayaan Rp 2,59 Triliun Sepanjang Kuartal I 2024

Home Credit Catat Volume Pembiayaan Rp 2,59 Triliun Sepanjang Kuartal I 2024

Whats New
Membangun Bisnis Kuliner bersama Boga Hiji

Membangun Bisnis Kuliner bersama Boga Hiji

Whats New
Di Tengah Penurunan Penjualan Unit Baru, Tren Kredit Kendaraan Tetap Tumbuh

Di Tengah Penurunan Penjualan Unit Baru, Tren Kredit Kendaraan Tetap Tumbuh

Whats New
RUPST, Emiten Boy Thohir ADRO Angkat Direktur Baru

RUPST, Emiten Boy Thohir ADRO Angkat Direktur Baru

Whats New
Ketegangan Geopolitik Timur Tengah Dinilai Bikin Saham-saham Berfundamental Bagus Terdiskon

Ketegangan Geopolitik Timur Tengah Dinilai Bikin Saham-saham Berfundamental Bagus Terdiskon

Whats New
Sri Mulyani Sebut Sedang Siapkan Anggaran Pemerintah Prabowo-Gibran

Sri Mulyani Sebut Sedang Siapkan Anggaran Pemerintah Prabowo-Gibran

Whats New
Nilai Ekspor Indonesia Naik Jadi 19,62 Miliar pada April 2024

Nilai Ekspor Indonesia Naik Jadi 19,62 Miliar pada April 2024

Whats New
Adaro Energy Bakal Tebar Dividen Final Rp 6,4 Triliun Tahun Ini

Adaro Energy Bakal Tebar Dividen Final Rp 6,4 Triliun Tahun Ini

Whats New
Masuknya Starlink Dikhawatirkan Ancam Bisnis Operator Lokal, Luhut: Semua Harus Berkompetisi

Masuknya Starlink Dikhawatirkan Ancam Bisnis Operator Lokal, Luhut: Semua Harus Berkompetisi

Whats New
OJK Bakal Bikin Ketentuan Tarif Premi Asuransi Kendaraan Listrik

OJK Bakal Bikin Ketentuan Tarif Premi Asuransi Kendaraan Listrik

Whats New
Eks Pejabatnya Ditahan KPK Kasus Pengadaan Lahan, PTPN Sebut Dukung Proses Hukum

Eks Pejabatnya Ditahan KPK Kasus Pengadaan Lahan, PTPN Sebut Dukung Proses Hukum

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com